"Jika tidak ada perubahan dan pemerintah dengan DPR sudah sepakat pemilu dilaksanakan pada 24 Februari 2024 maka tahapan diperkirakan dimulai pada 15 Juni 2022 ini," katanya di Simpang Empat, Kamis.
Menurut dia, Bawaslu di kabupaten/kota seluruh Indonesia harus meningkatkan koordinasi bersinergi dengan pemerintah setempat dalam rangka mempersiapkan tahapan pemilu ini.
Baca juga: Kemendagri ingatkan pemda tak beri SK domisili palsu untuk parpol
Selain mempersiapkan Sumber Daya Manusia dari Aparatur Sipil Negara (ASN), juga sarana prasarana harus dikoordinasikan sehingga tahapan Pemilu akan berjalan dengan baik nantinya.
"Termasuk masalah anggaran pilkada nantinya harus lebih dikoordinasikan mulai saat ini," katanya.
Ia menilai persiapan SDM Bawaslu perlu ditingkatkan dan konsolidasi internal harus segera dilakukan karena tahapan yang akan dijalankan nanti tidak hanya komisioner saja tetapi harus didukung oleh tenaga sekretariat yang kuat.
"SDM tenaga yang ada harus disiapkan sebelum tahapan dimulai karena ketika tahapan sudah jalan maka persoalan akan muncul," sebutnya.
Baca juga: KSP: Pergantian KPU-Bawaslu tak ganggu persiapan Pemilu-Pilkada 2024
Selain persiapan SDM, kelengkapan sarana prasarana juga harus diperhatikan.
Untuk itu, katanya Bawaslu di kabupaten/kota harus meningkatkan koordinasi dengan pemerintah setempat mengenai sarana prasarana pendukung itu.
Khusus untuk Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Pasaman yang daerahnya terdampak bencana gempa tidak ada masalah dan sudah siap menjalankan tahapan yang ada.
"Saya datang ke Pasaman Barat selain memberikan bantuan terhadap korban gempa juga memberikan semangat dan melihat persiapan menghadapi Pemilu. Mereka sudah siap namun ada beberapa hal yang harus dilengkapi," sebutnya.
Baca juga: Komisi II DPR: Anggaran Pemilu 2024 sudah disepakati Rp86 triliun
Pewarta: Altas Maulana
Editor: Joko Susilo
Copyright © ANTARA 2022
