AFTECH soroti empat upaya wujudkan digitalisasi keuangan

salah satunya data centre

Jakarta (ANTARA) - Ketua Asosiasi Fintech Indonesia (Indonesian Fintech Association / AFTECH) Pandu Sjahrir mengatakan terdapat empat upaya dalam mewujudkan digitalisasi layanan keuangan di Indonesia.

"Advokasi kebijakan, kolaborasi komunitas, edukasi keuangan, serta intelijensi dan pusat pengetahuan adalah empat hal yang AFTECH terus upayakan untuk mewujudkan digitalisasi layanan keuangan," kata Pandu melalui keterangan pers, Kamis.

"Hal lain yang perlu diwujudkan adalah infrastruktur digital, salah satunya data centre. Investasi yang signifikan dibutuhkan untuk menjadi berdaulat dalam hal data," ujarnya menambahkan.

Terkait tren berinvestasi, Pandu yang juga merupakan Board of Member Indonesia Stock Exchange menyampaikan adanya tren peningkatan berinvestasi.

Dalam kurun waktu 18 bulan terakhir, Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatatkan adanya kenaikan signifikan terhadap jumlah investor retail, terutama segmen muda.

Segmen ini juga lebih memiliki wawasan terhadap apa yang diinvestasikan, termasuk saham. Yang dibutuhkan Indonesia saat ini adalah lebih banyak lagi perusahaan yang mencatatkan sahamnya di bursa, yang memiliki kinerja yang berkualitas dan profitabilitas yang baik.

Selanjutnya juga dibahas mengenai akses ke layanan keuangan digital yang lebih luas turut diwujudkan melalui penggunaan QRIS yang difasilitasi oleh Bank Indonesia.

Tujuannya, agar semakin meningkatkan efisiensi transaksi secara digital sejak 2019. Hingga saat ini jumlah penggunanya sudah mengalami peningkatan hingga lebih dari 10 juta dan akses transaksi QRIS ini juga turut difasilitasi oleh berbagai layanan keuangan digital termasuk LinkAja.

Board of Commissioner Halodoc, Efishery, & Mapan, Aldi Haryopratomo, berpendapat bahwa kemudahan akses dan penggunaannya memungkinkan lapisan masyarakat yang ada di taraf berpenghasilan rendah kini juga bisa ikut menggunakan QRIS.

"Kehadiran QRIS mampu menjembatani penyedia layanan keuangan, baik itu pemodal, asuransi, manajemen aset dengan UMKM," kata Aldi.

"Data riwayat transaksi para merchant kini terekam dan memudahkan lembaga asuransi untuk menilai risiko para UMKM yang menggunakannya," imbuhnya.

CEO Mandiri Capital Indonesia Eddi Danusaputro menambahkan, perkembangan pembayaran elektronik semenjak diregulasi oleh Bank Indonesia lebih dari satu dekade lalu, masih tidak lepas dari pemerataan inklusi keuangan di berbagai wilayah.

"Kecepatan adopsi jenis transaksi elektronik di tengah masyarakat Indonesia yang tinggal di kota-kota tier 1 tidak sama cepatnya dengan penduduk di wilayah lainnya. Teknologi serta infrastrukturnya sangat berpengaruh, misalnya dalam hal kepemilikan dan penggunaan ponsel pintar," kata Eddi.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa dalam perspektif investor, besaran keutungan yang didapatkan dari layanan pembayaran sangatlah kecil atau bahkan hampir nihil, namun menyadari bahwa layanan ini adalah kebutuhan sehari-hari, maka menjadi langkah yang tepat untuk menumbuhkan basis pelanggan.