"Kita berharap pihak panitia pusat meyakinkan mereka kalau kondisi keamanan di Maluku terjamin untuk penyelenggaraan event dimaksud," kata Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu di Ambon, Kamis.
Penjelasan Gubernur terkait dengan adanya kebijakan pemerintah Amerika Serikat dan Inggris yang mengeluarkan peringatan bepergian ke Indonesia (travel warning) bagi warga negara mereka terkait insiden ledakan bom di Solo dan bentrokan antarwarga di Kota Ambon 11 September 2011.
Menurut Ralahalu, Pemprov telah mengirim surat resmi ke Menteri Luar Negeri untuk minta memfasilitasi sekaligus menghubungi negara-negara yang akan ikut dalam acara ini.
"Namun karena berbagai hal yang dihadapi seperti masalah keamanan hingga ada yang mengeluarkan travel waning, saya kira itu merupakan hak dari masing-masing negara untuk melindungi warganya jadi kita tidak perlu khawatir kalau mereka tidak hadir," katanya.
Pemprov Maluku tetap menjadi tuan rumah pelaksanaan pertemuan pemuda dunia untuk perdamaian dari 30 September - 2 Oktober 2011, bersamaan dengan pelaksanaan pesta teluk di Kota Ambon.
Sementara Ketua DPD KNPI Maluku, Zaharuddin Latuconsina mengatakan, adanya beberapa negara yang mengeluarkan travel waring dan batal mengirimkan pesertanya dalam kegiatan pertemuan pemuda dunia akibat aksi teror bom di Kota Ambon pada Senin (26/9).
"Saya baru kembali dari Jakarta tadi (Rabu) pagi untuk mengkonsolidasikan peserta pertemuan, ternyata disampaikan perwakilan dari luar negeri masih enggan ke Ambon karena khawatir aksi teror bom," katanya.
Padahal, menurut Zaharuddin, konflik antarwarga di Ambon pada 11 September 2011 telah diyakinkan kepada Majelis Pemuda Dunia (World Assembly of Youth - WAY) bahwa itu hanya insiden yang telah ditangani aparat keamanan.
Bahkan, tokoh agama maupun adat serta masyarakat telah bertekad membantu pemerintah dan aparat keamanan untuk menciptakan stabilitas keamanan yang ternyata semakin kondusif. ***3***
(T.D008/E001)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
