Angka kekerdilan Timor Tengah Selatan tertinggi di NTT

Jakarta (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyebutkan angka prevalensi kekerdilan di Kabupaten Timor Tengah Selatan menjadi yang tertinggi di Nusa Tenggara Timur (NTT) yakni 48,3 persen.

“Bagi Presiden Jokowi, NTT selalu ada di hati dan BKKBN memastikan amanah dari Presiden untuk akselerasi penurunan stunting tetap dalam jalur yang tepat,” kata Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dalam keterangan tertulis BKKBN yang diterima ANTARA di Jakarta, Rabu.

Hasto menuturkan angka prevalensi 48,3 persen di Kabupaten Timor Tengah Selatan tersebut, dapat dilihat lewat data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021.

Artinya, terdapat setidaknya 48 balita yang mengalami kekerdilan di antara 100 balita di sana. Bahkan secara nasional, kabupaten itu menduduki peringkat satu untuk prevalensi kekerdilan di antara 246 kabupaten/kota di 12 provinsi prioritas.

Baca juga: BKKBN dorong penurunan kekerdilan di 12 provinsi prioritas

Dalam SSGI 2021 turut disebutkan sebanyak 15 kabupaten/kota di NTT masuk ke dalam kategori merah atau memiliki angka prevalensi kekerdilan lebih dari 30 persen.

Sedangkan tujuh kabupaten/kota lainnya, berkategori kuning dengan prevalensi 20 hingga 30 persen.

Di sisi lain data milik Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan di 2020 membeberkan, terdapat 37.320 jiwa penduduk miskin berkategori ekstrem dari total 455.410 jiwa penduduk.

Sementara rumah tangga yang memiliki sanitasi layak, baru mencapai 60,04 persen atau 69.602 rumah tangga dan hal tersebutlah yang menyebabkan rentannya masalah kesehatan di masyarakat Timor Tengah Selatan.

Menurut Hasto, dibutuhkan kolaborasi semua pihak guna mengentaskan masalah kekerdilan pada anak di Kabupaten Timor Tengah Selatan, sebagai upaya bersama menciptakan generasi emas Indonesia yang unggul dan berkualitas.

Hasto berharap angka prevalensi kekerdilan di kabupaten itu, dapat turun menjadi 43,01 persen di akhir tahun 2022, serta dapat melandai di angka 36,22 persen pada 2023.

“Dengan demikian, angka itu di 2024 bisa menuju di angka 29,35 persen,” ucap Hasto.

Disebutkan bila Presiden Joko Widodo akan melakukan kunjungan kerja ke Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, NTT pada Kamis (24/3) guna memantau langsung agenda pengentasan kekerdilan di daerah tersebut.

Baca juga: Menko PMK: Pengentasan daerah tertinggal harus sejalan cegah stunting
Baca juga: BKKBN: 71,4 juta keluarga jadi tantangan bentuk keluarga berkualitas
Baca juga: BKKBN gandeng 340 kampus upaya tangani kekerdilan pada 2022