"Selalu terjadi hubungan antara satu peristiwa," ujarnya kepada pers seusai menjadi pembicara dalam konferensi internasional parlemen negara-negara Asia (APA) di Solo, Jateng, Rabu.
Kalla mencontohkan, aksi terorisme pasti mempunyai latar belakang adanya ketidakadilan, kemiskinan atau adanya pemahaman yang keliru atas ajaran-ajaran agama.
Oleh karena itu, ia menambahkan, semua ancaman terorisme itu harus segera dicari siapa aktor-aktor yang ada dibelakangnya dan apapun alasannya. Semua aksi terorisme itu jelas melanggar hukum dan kemanusiaan.
Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu juga mengatakan bahwa dirinya sangat memahami bahwa kelompok teroris itu juga menyebarkan sistem maupun ajarannya.
"Jadi apakah bom yang meledak sekarang ini ada kesamaan bom, ideologi dan lain sebagainya dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya, itu yang harus diselidiki," katanya.
Lebih lanjut Kalla mengatakan bahwa pemerintah mempunyai tugas berat menyelesaikan persoalan terorisme itu dan hal itu bisa dilakukan antara lain dengan meluruskan pemahaman masyarakat yang keliru atas ajaran agamanya disamping membenahi berbagai ketidak adilan dan pemberantasan akar kemiskinan di masyarakat.
"Kalau masyarakat sampai kehilangan kepercayaan pada pemerintah, maka tidak akan ada kepatuhan sosial," ujarnya.
Saat ditanya seputar analisa yang mengkait-kaitkan peristiwa bom Solo dengan kerawanan di daerah-daerah lainnya seperti Ambon, Kalla mengatakan bahwa untuk Ambon juga masih menyimpan persoalan lama. Letupan kecil yang terjadi disana bisa menjadi konflik besar dimasyarakat.
"Karena itu perlu juga dicari bagaimana korelasinya," ujarnya.
Demikian pula ketika ditanya tentang adanya konflik antara Badan Intelijen Negara dengan Polri yang dianggap kembali kecolongan dalam peristiwa Bom Solo, secara diplomatis Kalla menuturkan bahwa tidak ada konflik diantara dua institusi itu. Yang ada dan perlu dilakukan adalah tingkatkan koordinasi.
Pada kesempatan itu, Jusuf Kalla juga menampik adanya spekulasi maraknya kerawanan di masyarakat saat ini punya keterkaitan dengan pengesahan RUU intelijen yang terus tertunda-tunda.
"Tidak ada hubungannya itu dengan berbagai peristiwa saat ini. Sekarang RUU ini masih terus dibahas di DPR," ujarnya.
(T.D011/R010)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
