KPU: Usulan penaikan honor petugas KPPS sesuai beban kerja

Jakarta (ANTARA) - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Evi Novida Ginting Manik memandang usulan pihaknya perihal penaikan honorarium petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dari Rp500.000 menjadi Rp1.000.000 disesuaikan dengan beban kerja mereka.

"Kita seharusnya bisa mengupah kerja petugas KPPS sesuai beban kerja, waktu yang dihabiskan untuk menyelesaikan pekerjaannya, bahkan tekanan yang didapatkannya saat melakukan penghitungan suara. Waktu kerja mereka juga melewati waktu normal, bisa sampai tengah malam, dan tidak berhenti. Itu kan menjadi perkiraan kami (KPU RI). Kita harus bisa mengapresiasi dan memanusiakan petugas KPPS," ujar Evi saat ditemui ANTARA di Gedung KPU RI, Jakarta, Selasa.

Hal senada disampaikan pula oleh Ketua KPU RI Ilham Saputra yang menilai penaikan honorarium petugas KPPS ataupun badan ad hoc penyelenggara pemilu yang juga meliputi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) serta Panitia Pemungutan Suara (PPS) masuk akal.

Pada kesempatan yang sama, Evi mengatakan usulan penaikan honorarium badan ad hoc penyelenggara pemilu telah diajukan pada tahun 2019, namun belum diwujudkan oleh Pemerintah dan DPR RI.

Oleh karena itu, melalui pertimbangan terhadap beban kerja para petugas yang tergabung di badan ad hoc penyelenggara pemilu itu, penaikan honorarium mereka dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 dapat terwujud.

"Sekarang, kembali diusulkan. Semoga bisa dipenuhi. Artinya, walaupun dari sisi anggaran membesar tapi kita harus bisa menghargai petugas," kat Evi.

Sebelumnya, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Pramono Ubaid Tanthowi, usai menghadiri kegiatan uji publik terhadap rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang Pendaftaran, Verifikasi, serta Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD di Gedung KPU RI, Jakarta, Senin (21/3), menyampaikan bahwa pihaknya akan menaikkan honorarium petugas KPPS Pemilu 2024.

Pramono mengatakan KPU mengusulkan honorarium yang akan diterima petugas KPPS pada Pemilu 2024 sebesar Rp1.000.000.

Menurutnya pada penyelenggaraan Pemilu 2019, honorarium yang diterima oleh badan ad hoc penyelenggara pemilu kurang manusiawi.

Pada tahun 2019, ujar Pramono honorarium yang diterima ketua KPPS hanya sebesar Rp550.000. Sementara itu, jumlah honorarium yang diterima anggota KPPS sebesar Rp500.000 per orang.