Ini akan turut mendorong keseimbangan harga beberapa waktu ke depan.Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan mengatakan kebijakan pemerintah mengoreksi harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng untuk menstabilkan harga di pasaran.
"Pemerintah tidak mungkin membiarkan fenomena itu. Maka, kebijakan koreksi diambil. HET minyak kemasan dicabut. Akan tetapi, minyak curah untuk masyarakat bawah tetap dipastikan terjangkau dengan HET Rp14 ribu per liter," kata Budi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.
Ia mengingatkan langkah pencabutan HET juga menyertakan kebijakan menaikkan pungutan ekspor kelapa sawit mentah dan produk turunannya.
Aturan itu, kata dia, selain akan menambah dana kelolaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit untuk menyubsidi minyak goreng curah, juga akan membuat eksportir memilih menjual CPO di dalam negeri daripada ke luar negeri.
"Ini akan turut mendorong keseimbangan harga beberapa waktu ke depan," ujarnya.
Ditegaskan pula bahwa asas keadilan ditegakkan dalam kebijakan itu. Pemerintah menarik keuntungan ekspor untuk distribusi dalam bentuk subsidi minyak curah untuk masyarakat bawah serta industri kecil dan menengah.
Kebijakan itu, menurut Budi, sebenarnya memotong insentif ekspor komoditas yang terlalu besar dan mendistorsi pelaksanaan kebijakan sebelumnya. Di sisi lain, dengan pengawasan dan penegakan hukum yang tegas bagi pelanggar, kebijakan baru itu bisa mengurai kisruh minyak goreng di tanah air.
Beberapa hari sejak kebijakan baru tata niaga minyak goreng diberlakukan, pemandangan antrean hilang digantikan keluhan harga yang tinggi. Stok minyak goreng kemasan kini melimpah di pasar. Namun, dengan harga di kisaran Rp19 ribu hingga Rp22 ribu liter.
"Saat ini yang terjadi adalah turbulensi pasar dan akan menemukan keseimbangan setelah pasokan dan permintaan stabil, berdasarkan realitas objektif komoditas dan kebutuhan masyarakat," jelasnya.
Budi mengingatkan kenaikan harga minyak goreng telah terjadi jauh sebelumnya, yang didorong mekanisme keekonomian komoditas di Tanah Air yang juga dipengaruhi kondisi umum industri minyak nabati dunia.
Pada prinsipnya, menurut Budi, persoalan minyak goreng dan komoditas lain yang sangat fluktuatif dalam ketersediaan dan harga, serta rentan dipengaruhi faktor eksternal.
"Harus dihadapi dengan pendekatan the whole of society. Semua elemen bangsa harus bermitra dan berpartisipasi menyelesaikannya," kata Budi.
Baca juga: Pengamat: Pemerintah harus intervensi harga minyak goreng
Baca juga: SPKS soroti kenaikan pungutan sawit untuk subsidi minyak goreng
Pewarta: Fauzi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2022
