Pemilahan data gender rampung 2014

Bekasi (ANTARA News) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menargetkan pemilahan data gender dan anak secara objektif serta tersistem rampung pada 2014.

"Saat ini, data yang kita miliki tidak terpilah secara jenis kelamin, namun secara umum saja. Misalnya dalam kasus kekerasan, tidak dipilah berapa jumlah korban lelaki dan perempuannya," ujar Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar, di Bekasi, Selasa.

Hal itu dikatakan Menteri Linda Gumelar usai membuka Rapat Koordinasi Nasional Data Gender dan Anak Tahun 2011 di Hotel Horison Bekasi.

Ia mengemukakan, data yang kurang baik atau kurang lengkap akan berdampak kepada kesalahan dalam membuat perencanan pembangunan.

Namun, katanya, data yang dihitung secara profesional dan sesuai dengan fakta lapangan akan menghasilkan perencanaan pembangunan yang tepat sasaran.

"Rapat koordinasi yang melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Badan Pusat Statistik ini baru yang pertama kali kita laksanakan mengingat pentingnya ketersediaan dan pemanfaatan data gender dan anak dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak," ujarnya.

Ia mengatakan, data tidak valid di setiap daerah karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran aparat pemerintah terhadap pentingnya data serta belum optimalnya sinergitas data antarkementerian atau SKPD.

Guna mengantisipasi hal itu, kata Linda, pihaknya mulai memfasilitasi pelatihan pengelolaan data gender dan anak untuk pengelola data di daerah yang dilakukan secara bertahap di masing-masing provinsi di Indonesia.

"Hingga kini sudah 10 provinsi yang telah menerima pelatihan pengelolaan data di antaranya, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Bali, Sumatera Selatan, Maluku, dan lainnya," katanya.

Pihaknya menargetkan memiliki data akurat terkait pemilahan gender paling lambat 2014.

Ia menjelaskan, pengadaan data tersebut sudah menjadi bagian dari kontrak kerjanya dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Saya meminta dukungan semua pihak demi terlaksananya kegiatan ini. Mudah-mudahan prosesnya rampung paling tidak 2014 nanti, sesuai kontrak kerja saya kepada presiden," demikian Linda.
(AFR)