Medan (ANTARA News) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa, menegaskan, pemerintah akan mempercepat kesiapan perangkat hukum untuk menghadapi krisis ekonomi nasional sebagai dampak pengaruh di Eropa.
"Percepatan kesiapan perangkat hukum untuk menghadapi krisis itu dimaksudkan agar pengambil keputusan tidak ragu membuat keputusan, apabila memang diperlukan dalam penanganan krisis di Indonesia," katanya, di Medan, Senin malam.
Dia berbicara saat membuka acara Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) ke-23 dan sekaligus pelantikan kepengurusan Apindo Sumut 2011-2016.Terpilih kembali sebagai Ketua Parlindungan Purba.
Perangkat hukum untuk menghadapi krisis itu, antara lain Protokol Krisis.
Selain mempercepat perangkat hukum untuk menghadapi krisis itu, kata Hatta, pemerintah sedang merancang pemberian stimulus fiskal yang bertujuan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di dalam negeri.
"Pemerintah sudah dan terus akan mengambil langkah-langkah penting untuk mengantisipasi dampak krisis Eropa maupun global ke Indonesia," katanya.
Pemerintah misalnya sudah bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN) guna mengantisipasi terjadinya pelarian modal yang sebelumnya masuk dan pembentukan dana stabilisasi, obligasi dan penyiapan dana saldo anggaran lebih yang mendukung stabilisasi pasar SBN domestik.
"Sebenarnya melihat perekonomian Indonesia yang masih cukup bagus hingga dewasa ini, pemerintah masih optimistis Indonesia cukup kuat bertahan ditengah terjadinya krisis Eropa, tetapi tidak boleh tenang-tenang, apalagi dampaknya sudah diakui terasa antara lain melemahnya nilai tukar rupiah dan turunnya harga berbagai produk ekspor unggulan seperti CPO," katanya.
Ketua Umum Apindo, Sofyan Wanandi, mengatakan, untuk bisa bertahan dari krisis yang sudah melanda berbagai negara, sinergitas antara pemerintah dan pengusaha harus ditingkatkan.
Tidak ada kata lain untuk menyelamatkan negara dan bangsa kecuali pemerintah dan pengusaha bersatu, katanya.
Pemerintah diminta melakukan berbagai regulasi yang bisa tetap mendorong pertumbuhan perekonomian dan mempercepat pembangunan infrastruktur yang membantu peningkatan produktivitas serta perangkat hukum lainnya yang bisa membuat kenyamanan pengusaha dan termasuk masyarakat sehingga perekonomian tetap terjaga.
"Menjaga keamanan di dalam negeri dan pasar dalam negeri yang masih berpotensi besar adalah salah satu yang paling ampuh untuk menghindari krisis," katanya. (E016/M034)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011
