Pemerintah diminta kendalikan devisa tepis krisis global

Padang (ANTARA News) - Pengamat ekonomi dan pasar saham Sumatera Barat Dr. Syafrizal Chan berpandangan, pemerintah harus mengendalikan devisa yang ada untuk menepis pengaruh krisis global ke Indonesia.

"Salah satu langkah bagi pemerintah untuk mewaspadai dampak krisis global, harus dengan mengendalikan devisa," kata Direktur Pasca Sarjana Universitas Bung Hatta (UBH) Padang Syafrizal Chan ketika diminta tanggapannya di Padang, Senin.

Melihat fundamental ekonomi Indonesia saat ini memang masih bagus, tapi harus terus diperkuat, karena kalau tidak hati-hati bisa goyah juga.

Menurut dia, jika devisa sampai di bawah 100 miliar dollar jelas menjadi dampak negatif bagi pasar, makanya harus dikendalikan.

Pemerintah tidak perlu terlalu melakukan intervensi berlebihan guna mempertahankan rupiah dengan mamanfaatkan devisa.

Sebab, sinyal adanya kecenderungan terjadi krisis masih tampak dengan pergerakan harga indeks yang dalam sebulan terakhir turun sampai 30 persen lebih, sehingga Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terkoreksi.

Kondisi rupiah melemah, cadangan devisa berkurang dan begitu juga ekspor menurun karena negara-negara tujuan di Eropa mengalami krisis.

Syafrizal mengatakan, strategi kedua yang perlu dilakukan pemerintah, mesti menggenjot ekspor dengan mencari alternatif negara tujuan yang ekonominya masih relatif baik, seperti China dan Jepang.

Langkah ini, tambahnya, tentu harus diiringi dan memperkuat daya saing produk dalam negeri sehingga dinantikan negara tujuan ekspor tersebut.

Apalagi, Jepang pasca dilanda bencana tsunami jelas banyak membutuhkan produk - produk dari luar negerinya, termasuk dari Indonesia sendiri.

Peluang ini, katanya, mesti ditangkap dan jadi perhatian bagi pemerintah, supaya volume ekspor dapat terus membaik.

Langkah berikutnya, menurut dia, pemerintah terus tarik minat investor untuk masuk ke Indonesia di sektor yang punya daya tarik.

Sektor pertanian dan pertambangan --berkaitan dengan energi-- terus ditawarkan, sehingga dana terus ada yang masuk.

"Kalau pemerintah lengah dalam melakukan strategis yang tepat sebagai langkah antisipasi, bisa saja dampak krisis global merambas ke Indonesia," katanya.
(T.KR-SA/M027)