200 pendeta siap tampung khafilah-khafilah MTQ Nasional

Ambon (ANTARA News) - DPRD Maluku menyambut positif keinginan 200 pendeta di Kota Ambon yang menyiapkan rumah-rumah mereka bagi khalifah-khalifah yang akan berpartisipasi dalam Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun depan.

"Para pendeta ini telah menyatakan kesiapannya menampung para khafilah dari berbagai daerah di Indonesia, bila seluruh hotel dan penginapan yang ada sudah penuh terisi," kata Ketua DPRD Maluku, M Fatani Sohilauw, di Ambon, Senin.

Rencana ini juga telah disampaikan Ketua Sinode GPM, Jhon Ruhulesin, kepada Menteri Agama, Suryadharma Ali, di Jakarta, saat bersama Pemprov, pimpinan dewan, latupati, dan Forum Kerukukan Umat Beragama Maluku melakukan pertemuan dengan Menag dan Menkokesra.

Menurut Fatani, fenomena seperti ini tidak pernah dijumpai di daerah manapun di luar Maluku dan kebijakan yang diambil sangat luar biasa, kemudian jumlah khafilah yang akan hadir bergantung pada jenis mata lomba yang akan diikuti.

"Sikap seperti ini merupakan sebuah ketulusan dari saudara-saudara Kristen, terutama bapak dan ibu pendeta yang begitu tulus menyukseskan MTQ ke-24 tingkat nasional dengan menyiapkan rumah-rumahnya guna menampung para khafilah, manakala hotel dan penginapan di Kota Ambon sudah penuh," katanya.

Oleh karena itu, seluruh masyarakat di Kota Ambon maupun 10 kabupaten/kota lain di Maluku, baik yang beragama Islam atau Kristen sama-sama bergandengan tangan dan satukan hati menyambut berbagai event berskala nasional maupun internasional, termasuk pelaksanaan MTQ 2012 mendatang.

"Marilah kita tunjukan kepada masyarakat di provinsi lain maupun masyarakat dunia kalau Maluku ini aman dan tidak ada kekacauan seperti yang ada dalam benak kita atau pun yang diekspose oleh beberapa media cetak maupun elektronik, apalagi ada yang memanfaatkan dunia maya twitter dan facebook," ujarnya.

Fatani juga mengakui banyaknya informasi yang tidak benar disebarkan oknum-oknum tidak bertanggung jawab lewat media on line seperti ini sehingga perlu dikoreksi dan diyakini seluruh elemen masyarakat di daerah mampu menyelesaikan semua persoalan yang terjadi. (D008)