Jakarta (ANTARA News) - Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) akhirnya mengajukan 600 koperasi yang dianggap tepat dan mampu untuk mendistribusikan pupuk dengan sistem tertutup. Ketua Umum Dekopin, Adi Sasono di sela penandatanganan nota kesepahaman antara Dekopin dengan Barisan Rakyat Sejahtera (Barasetra) di Jakarta, Jumat mengatakan, koperasi-koperasi tersebut terpilih karena dianggap mampu untuk membeli pupuk secara kontan dalam jumlah besar serta memiliki Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). "Kita tidak ingin koperasi yang membebani Pemerintah atau masih butuh modal, melainkan koperasi yang mapan untuk mendistribusikan pupuk secara tertutup. Setidaknya mereka mampu membeli secara kontan pupuk sebanyak 200-300 ton," katanya. Koperasi-koperasi tersebut juga telah mendapatkan sertifikasi baik dari Kementerian Koperasi dan UKM dan Departemen Pertanian. "600 koperasi yang lolos seleksi ini tersebar di 10 daerah sentra beras seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten dan Jawa Timur," katanya. Ia menambahkan, nantinya produsen pupuk yang berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diminta untuk memberikan jatah pupuk ke petani sesuai kebutuhan mereka melalui koperasi-koperasi tersebut. "Kesepakatan itu rencananya akan ditandatangani pada 17 Februari nanti," kata Adi Sasono yang mantan Menteri Koperasi dan Pemberdayaan UKM pada era Presiden BJ Habibie itu. Produsen pupuk yang akan menandatangani kerja sama tersebut yakni PT Pupuk Sriwijaya, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Pupuk Kaltim, PT Petrokimia Gresik dan PT Pupuk Kujang. Ia mengatakan, kalau produsen pupuk tidak mematuhi kesepakatan tersebut, dapat dikatakan mereka tidak mematuhi keinginan Pemerintah yang akan melakukan sistem distribusi tertutup dalam penyaluran pupuk. Sistem tertutup untuk distribusi pupuk dinilai lebih tepat sasaran dibandingkan sistem terbuka yang selama ini diterapkan karena harga di lini empat atau petani, dari yang ditetapkan sebesar Rp1.050 per kilogram dapat menjadi Rp1.400 per kilogram. "Kalau dengan sistem distribusi tertutup, maka penyimpangan dalam penyaluran dapat diminimalisir sehingga petani mendapatkan pupuk sesuai harga yang ditetapkan," ujarnya. Adi Sasono menyarankan ke depannya agar Pemerintah lebih fokus dalam memproduksi pupuk majemuk. Selama ini, ia menambahkan, petani lebih banyak membeli pupuk dengan fungsi berbeda seperti urea dan SP-36. Menurutnya, dengan menggunakan pupuk majemuk maka petani tidak tergantung salah satu jenis pupuk. Selain pupuk majemuk, Dekopin juga memfokuskan pada pertanian organik sehingga kalau terjadi kelebihan suplai pupuk non organik, dapat diekspor. Sebelumnya, Dekopin berencana akan mengajukan 800 koperasi ke Menneg BUMN untuk dapat menjadi distributor pupuk secara tertutup ke petani. Namun, berdasarkan seleksi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi UKM dan Dinas Pertanian di sejumlah daerah, hanya 600 koperasi yang dianggap layak.(*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2006
