PPP akan berikan sanksi bagi pemboikot anggaran

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali menyatakan, sanksi akan diberikan kepada anggota DPR RI dari FPPP yang ikut memboikot pembahasan anggaran RAPBN 2012.

"Tak ada yang boikot anggaran. Tidak ada pendapat resmi dari FPPP untuk boikot membahas anggaran. Kalau ada, kita akan beri sanksi," kata Suryadharma Ali, Jakarta, Minggu.

Dikatakan Suryadharma, siapapun anggota DPR RI harus mengerti bahwa hanya Badan Anggaran yang mempunyai tugas khusus membahas dan memutuskan anggaran bersama pemerintah.

"Tentu kita harapkan banggar punya tugas khusus untuk membahas anggaran dan memutuskan dengan pemerintah. Apapun yang terjadi tidak menganggu tugas Banggar itu. Mudah-mudahan kesalahapahaman ini tidak mengganggu dan bisa terjalin dengan baik," harap Menteri Agama itu.

Oleh karenanya, ujar dia, apapun yang terjadi, tugas khusus banggar itu tak boleh terganggu.

Arwani Thomafi, Sekretaris Fraksi PPP, menjelaskan bahwa awalnya memang ada individu-individu anggota fraksinya yang turut menyetujui pemboikotan pembahasan RAPBN 2012 tersebut.

Namun, Ketua fraksi PPP Hazrul Azwar sudah menyampaikan sikap resmi fraksi untuk menolak boikot, dan telah meminta agar anggota fraksi PPP yang duduk di Banggar untuk aktif bekerja kembali.

"Jadi saya bisa katakan tak ada anggota fraksi kami yang ikut boikot pembahasan RAPBN," ujar Arwani.

Badan Anggaran DPR RI menolak untuk membahas anggaran RAPBN 2012 karena pimpinan Banggar tersinggung dengan pemanggilan mereka oleh KPK. Banggar selanjutnya menyerahkan kepada pimpinan DPR RI sebelum ada kepastian soal pemeriksaan pimpinan Banggar tersebut.(zul)