Dinkes: 3.700 balita di Kabupaten Madiun-Jatim alami "stunting"

Namun, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memiliki angka berbeda. Dari hasil survei status gizi (SSG) tahun 2021, prevalensi kekerdilan di Kabupaten Madiun mencapai 15,9 persen

Madiun, Jatim (ANTARA) - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Madiun, Jawa Timur mencatat sebanyak 3.700 balita di wilayah itu mengalami kondisi "stunting" atau kekerdilan anak.

"Pendataan bulan timbang tahun lalu, ada sekitar 3.700 balita mengalami stunting," kata Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Kabupaten Madiun Sufiyanto di Madiun, Jumat.

Menurut dia, jumlah 3.700 balita tersebut setara dengan 14,9 persen prevalensi kekerdilan. Perhitungan tersebut, sesuai hasil bulan timbang tahun 2021 yang dilaksanakan pada Agustus.

Namun, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memiliki angka berbeda. Dari hasil survei status gizi (SSG) tahun 2021, prevalensi kekerdilan di Kabupaten Madiun mencapai 15,9 persen.

"Angka kekerdilan di Kabupaten Madiun termasuk rendah, prevalensi di Jatim sekitar 23 koma sekian persen," katanya.

Sufiyanto mengatakan, pemerintah pusat menargetkan prevalensi kekerdilan nasional mencapai 14 persen pada 2024. Meskipun angka kekerdilan Kabupaten Madiun saat ini, baik berdasarkan bulan timbang maupun SSG, tidak terlampau jauh dari target nasional (14 persen), namun pemkab tak ingin ketinggalan.

"Tahun ini ditargetkan turun 0,9 persen. Kalau bisa, 2024 nanti prevalensi stunting sudah di bawah target nasional," kata dia.

Ia menjelaskan dari segi medis, faktor penyebab kekerdilan dibedakan menjadi dua kelompok. Karena faktor spesifik seperti kekurangan sel darah merah atau anemia yang dialami ibu hamil. Kemudian, faktor sensitif yang muncul akibat berbagai aspek kehidupan. Mulai kondisi ekonomi, sanitasi di lingkungan tempat tinggal, hingga tingkat pendidikan ibu.

Ia menambahkan sekitar 70 persen kasus kekerdilan di Kabupaten Madiun disebabkan faktor sensitif. Berbagai upaya dilakukan dinkes untuk mengatasinya.

"Misalnya pengoptimalan posyandu, peningkatan gizi, dan upaya lain dari tiap puskesmas. Penanganan kekerdilan sensitif melibatkan banyak dinas, seperti DPUPR, Dinsos, dan Dikbud," demikian Sufiyanto.