Bappenas: Rumah adat Dayak akan dibangun di kawasan pemerintahan IKN

Masyarakat lokal juga akan dilibatkan dalam pemerintahan dan pengembangan ekonomi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memastikan bahwa rumah adat Dayak akan dibangun di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara, Kalimantan.

"Masyarakat lokal juga akan dilibatkan dalam pemerintahan dan pengembangan ekonomi," kata Suharso dalam keterangan tertulis dari penyelenggaraan audiensi dengan lembaga adat dan tokoh masyarakat Kalimantan di Gedung Bappenas, Jakarta, Jumat.

Di pemerintahan, lanjut Suharso, masyarakat lokal akan dipertimbangkan untuk menduduki jabatan strategis. Sementara dalam pengembangan ekonomi, penduduk lokal akan didorong untuk mengembangkan potensi di daerah.

"Jangan sampai masyarakat terpinggirkan dari tempat mereka," ujarnya.

Pemerintah, kata Suharso, telah menyiapkan kebijakan untuk meningkatkan potensi sumber daya manusia di Kalimantan Timur, dengan menggandeng para pakar dan ahli.

Ia menekankan bahwa masyarakat suku Dayak akan menjadi fokus pembangunan sumber daya manusia di IKN.

"Wilayah yang beririsan dengan IKN tidak akan digusur, kampung itu tetap menjadi bagian kota inti dan kita bikin smart village," kata dia.

Menurut Suharso, salah satu sumber kesuksesan pembangunan IKN adalah dukungan masyarakat setempat di Kalimantan Timur dan juga seluruh masyarakat Indonesia.

"IKN tidak akan berdiri sendiri, tetapi akan dikembangkan dalam kerangka regional plan yang secara keseluruhan akan terintegrasi dengan seluruh wilayah di Pulau Kalimantan," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pakar Majelis Adat Dayak Nasional yang juga Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong mengatakan masyarakat lokal menjadi aspek yang penting dalam pembangunan IKN.

"Kami berharap mata rantai pembangunan IKN perlu memperhatikan masukan dan pandangan dari pemangku kepentingan lokal, masyarakat Kalimantan," ujar Alue.

Baca juga: Bambang Susantono: Struktur organisasi Otorita IKN tunggu perpres
Baca juga: ADB dorong IKN Nusantara jadi kota inklusif dan netral karbon
Baca juga: Bappenas: Pemindahan IKN pastikan Indonesia Emas 2045 tercapai