Jakarta (ANTARANews) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan melakukan perombakan kabinet untuk mengubah pula gaya kepemimpinan para menteri yakni peningkatkan akselerasi pelaksanaan program-program di seluruh kementerian.
"Presiden Yudhoyono menginginkan ada perubahan gaya kepemimpinan nasional termasuk menteri kabinet guna meningkatkan kinerjanya," kata Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Politik Daniel Sparingga pada diskusi "Polemik: Katanya Ada Reshuffle" , di Jakarta, Sabtu.
Pembicara pada diskusi tersebut adalah Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Happy Bone Zulkarnaen, Direktur Indo Barometer Muhammad Qodari, dan pengamat Politik dari Sugeng Sardjadi Syndicate Sukardi Rinakit.
Menurut Daniel, keinginan presiden agar para menteri meningkatkan kinerjanya adalah suatu kebutuhan yang wajar agar pencapaian program-program di seluruh kementerian lebih optimal.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Happy Bone Zulkarnain, mengatakan perombakan kabinet adalah suatu yang wajar jika didasarkan pada tolok ukur yang jelas dan mengutamakan profesionalisme.
Menurut dia perombakan kabinet bukan sesuatu yang istimewa.
"Selama `reshuffle` tujuannya untuk membangun pemerintahan yang lebih baik lagi tidak ada masalah. Justru saat inilah momentum yang paling tepat untuk melakukan `reshuffle`," kata Happy Bone.
Happy juga sepakat perombakan kabinet itu untuk memperbaiki gaya kepemimpinan nasional guna peningkatan kinerja.
Menurut dia, meskipun sulit mengukur kinerja para menteri tapi Presiden Yudhoyono memiliki lembaga UKP4 yang selalu mengevaluasi dan menilai kinerja para menteri.
"Kalau dari hasil evaluasi itu ada menteri dari Partai Golkar yang terkena `reshuffle` tidak ada masalah, sepanjang pergantian menteri itu sasarannya agar pelaksanaan pembangunan menjadi lebih baik," katanya.
Pada kesempatan tersebut, Happy Bone, juga mengingatkan para menteri untuk membangun komunikasi ytang baik dengan presiden.
Meskipun sebagian menteri kabinet dari partai politik, menurut dia, tapi basis kerjanya tetap profesional.
"Menteri bisa berbeda pendapat, tapi setelah ada keputusan dari presiden, menteri harus mematuhinya, karena sistem pemerintahan di Indonesia adalah presidensial," katanya.
Sebelumnya, Presiden Yudhoyono mengatakan akan melakukan perombakan menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II sebelum 20 Oktober 2011, yakni menjelang pemerintahannya genap berusia dua tahun.
(T.R024/R018)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
