Jakarta (ANTARA News) - Benteng Kedaulatan (BK) menilai sikap anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR yang menolak pembahasan RAPBN 2012 sebagai sikap yang kurang menghargai demokrasi dan mencederai rasa keadilan masyarakat.

"Berita hangat kali ini muncul dari gedung parlemen dimana kritik keras anggota banggar atas tindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa para pejabat Banggar tidakalah beralasan karena KPK bertindak sudah sesuai prosedur," kata Danial F Lolo, Sekjen Benteng Kedaulatan (BK) di Jakarta, Sabtu.

Menurut Lolo, sikap anggota Banggar tersebut menunjuukan sikap yang anti demokrasi dan mencedrai rasa keadilan masyarakat.

Hal tersebut, katanya, nampak dalam sikap boikot ini ditujukan sebagai bentuk protes pada tindakan KPK yang telah memeriksa para pejabat Banggar tersebut. Selanjutnya, dampak dari berhentinya proses pembahasan RAPBN kedepan akan merugikan banyak pihak.

Lolo menduga, halersebut akan semakin menguatkan dugaan publik bahwa memang ada mafia dalam Banggar yang mengatur alokasi anggaran dan peruntukanya.

"Penting menjadi bahan refleksi bersama bahwa amanat reformasi yang menjadi spirit pasca runtuhnya kekuasaan Orde Baru yakni tidak berjalan sebagai mana mestinya. Spirit pemerintahan yang bersih untuk membangun sistem pemerintahan yang demokratis ibaratkan jauh panggang dari api," demikian Danial F Lolo.(*)

Pewarta: Ruslan Burhani
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011