FPKS DPR sambut baik penetapan Hari Internasional Melawan Islamofobia

Jakarta (ANTARA) - Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menyambut baik keputusan Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menetapkan tanggal 15 Maret sebagai Hari Internasional Melawan Islamofobia.

"Fraksi PKS DPR RI sebagai bagian dari elemen masyarakat dunia berjuang untuk menghadirkan Islam rahmatan lilalamin menyambut gerakan dunia yang diserukan secara resmi oleh PBB," kata Jazuli dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, merebaknya islamofobia sangat mengkhawatirkan penduduk Muslim di berbagai negara dan kontraproduktif dalam mewujudkan tata dunia yang damai dan berkeadilan.

Dia menilai fobia terhadap Islam, baik kepada agama maupun pemeluknya sangat tidak mendasar dan harus dilawan.

"Karena umat Islam bagian dari populasi terbesar kedua di dunia dengan jumlah 1,9 miliar pemeluk tentu saja terus berupaya mewujudkan kehidupan yang harmoni, damai, dan penuh toleransi dengan seluruh warga dunia bahkan dengan lingkungannya," ujarnya.

Jazuli mengatakan Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia sering menjadi referensi wajah Islam dunia yang ramah dan maju.

Karena itu, menurut dia, Indonesia harus terus mengambil peran dan prakarsa untuk menghentikan islamofobia.

"Dalam konteks tersebut, Fraksi PKS DPR ikut serta dalam diplomasi internasional melawan islamofobia melalui forum pertemuan dan dialog multilateral di tingkat parlemen dunia seperti Inter-Parliamentary Union (IPU) maupun melalui kunjungan resmi Fraksi PKS ke berbagai parlemen dan organisasi internasional," ujarnya.

Anggota Komisi I DPR RI itu menilai upaya mengenalkan agenda Islam rahmatan lilalamin dan wajah Islam Indonesia selalu menjadi salah satu tema dalam pembicaraan Fraksi PKS dengan mitra parlemen dari berbagai negara.

Dia meyakini upaya tersebut mampu melawan islamofobia di berbagai wilayah dunia.

Selain itu, Jazuli mendukung seruan Sidang Umum PBB untuk menguatkan dialog global yang mempromosikan budaya toleransi dan perdamaian berlandaskan penghargaan terhadap HAM, keberagaman beragama, dan berkeyakinan.

Menurut dia, dalam resolusi tersebut ditegaskan bahwa terorisme tidak bisa dan tidak boleh diasosiasikan dengan agama, kebangsaan, peradaban, atau etnis mana pun.