Wagub: Pejabat DKI gunakan anggaran sesuai Musrenbang

Pejabat harus hati-hati. Mohon maaf ya daerah yang anggarannya sedikit saja, ada yang tergoda, apalagi dengan anggaran besar

Jakarta (ANTARA) - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengungkapkan, pejabat di Ibu Kota menggunakan anggaran sesuai perencanaan di antaranya melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).

"Sejauh ini pejabat DKI Jakarta yang saya tahu baik, menggunakan anggaran melalui proses perencanaan melalui Musrembang," kata Riza di Balai Kota Jakarta, Jumat.

Menurut dia, alokasi anggaran di DKI dilakukan tahap demi tahap sesuai perundang-undangan.
Meski begitu, ia tetap mengingat para pejabat di DKI untuk berhati-hati mengingat anggaran di Jakarta tergolong besar.

"Pejabat harus hati-hati. Mohon maaf ya daerah yang anggarannya sedikit saja, ada yang tergoda, apalagi dengan anggaran besar," katanya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan potensi kebocoran anggaran di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI terbilang tinggi dengan jumlah APBD yang besar.

"Potensi terjadinya kebocoran tentu saja dengan jumlah APBD yang besar itu juga tinggi," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pada bimbingan teknis integritas ASN Pemprov DKI Jakarta, Kamis (17/3).

Menurut dia, APBD DKI apabila dihitung sama dengan seluruh provinsi di Sumatera atau gabungan APBD Banten, Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Berdasarkan pemetaan KPK, kata dia, celah terjadinya korupsi paling banyak di sektor pengadaan barang dan jasa. Kemudian perizinan hingga aksi jual-beli jabatan.

Di DKI Jakarta, lanjut dia, anggaran pengadaan barang dan jasa terbilang tinggi dari total APBD DKI sekitar Rp80 triliun. Karena itu, dia meminta Pemprov DKI melakukan pengawasan ketat terutama terkait pengadaan barang dan jasa.

Sedangkan, lelang jabatan di DKI sudah diadakan secara terbuka namun di banyak daerah aksi jual-beli jabatan masih kerap ditemukan.

Terkait informasi yang menyebutkan sebelumnya ada mantan pejabat DKI yang mencairkan dana sebesar Rp35 miliar, dia mengatakan, baru dengar informasi itu.

"Informasi itu baru dengar kemarin. Kemarin disebutkan ada mantan pejabat yang baru pensiun, mencairkan cek kemudian meninggal sehingga prosesnya dihentikan," katanya.