Budi Setiyadi menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan suatu momentum untuk mengembalikan tugas dan fungsi pengoperasian LPS ke Kemenhub yang sebelumnya dilaksanakan oleh ASDP dengan nama Ship Traffic Contol (STC).
Baca juga: Pemerintah dukung swasta produksi bus listrik
“Kerja sama ini tujuannya adalah sebagai suatu komitmen bersama untuk meningkatkan pelayanan, keselamatan dan keamanan pelayaran di pelabuhan penyeberangan, khususnya Pelabuhan Merak, Bakauheni, Ketapang, dan Gilimanuk. Kata kuncinya adalah keselamatan dan keamanan,” kata Budi dalam keterangannya yang dipantau di Jakarta, Jumat.
Dirjen Budi mengatakan, untuk mengoptimalkan pengoperasian LPS di pelabuhan penyeberangan, Ditjen Hubdat melalui Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan telah melakukan sejumlah langkah seperti pengadaan dan pembangunan sistem dan peralatan LPS, penyusunan regulasi dan Standard Operating Procedure serta peningkatan kualifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) operator LPS.
Lebih lanjut Ia menuturkan, dalam rangka mempercepat pengoperasian secara penuh oleh personil BPTD dan meningkatkan kualifikasi SDM, Ditjen Hubdat bekerja sama dengan Balai Pendidikan Dan Pelatihan Transportasi Laut (BP2TL) pada Maret hingga awal April mendatang.
Hal tersebut dilakukan untuk menyelenggarakan diklat operator LPS yang pesertanya merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari masing-masing BPTD.
“Saya minta kepada para Kepala BPTD harus menyiapkan SDM. Tidak hanya menyangkut masalah kemampuan tapi juga masalah integritas, terutama permasalahan pungutan liar. Dan untuk ASDP diharapkan momentum ini bisa menjadi semangat untuk memperbaiki pelayanan ke depan,” ujarnya.
Ia menambahkan agar dalam proses transisi pengoperasian LPS dari ASDP ke Ditjen Hubdat akan ada pendampingan sampai seluruh SDM siap untuk melaksanakan operasional LPS secara mandiri.
Sementara itu, Ira Puspadewi mengucapkan rasa terima kasihnya dan menilai kerja sama pengoperasian LPS ini adalah hal yang baik karena mengembalikan tugas dan fungsi ke tempat yang seharusnya yaitu pada ranah regulator.
“Saya kira memang PT ASDP kan lahir dari Kemenhub di mana sangat wajar jika operator pelabuhan, operator kapal, dan LPS-nya pun dikelola oleh Kemenhub. Intinya saya sangat senang kalau tujuannya semangat memperbaiki Indonesia bersama-sama," kata Ira.
Ira juga mengatakan bahwa tim PT ASDP akan melakukan pendampingan selama masa transisi pengoperasian LPS agar berjalan mulus dan lancar sesuai dengan yang diharapkan.
Selain itu, Ia berpesan untuk menjaga ruangan serta peralatan operasional LPS sebaik mungkin merupakan suatu investasi.
Sehubungan dengan adanya kerja sama ini, pada acara yang sama dilakukan juga penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pemakaian Aset yang meliputi Ruangan dan Peralatan operasional LPS antara Kepala BPTD dan General Manager (GM) PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) pada 4 pelabuhan penyeberangan, yakni Pelabuhan Merak, Bakauheni, Ketapang dan Gilimanuk.
Dalam acara ini turut hadir Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Marta Hardisarwono, Direktur Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Junaidi, Para Kepala BPTD di Wilayah VI Provinsi Lampung dan Bengkulu, Wilayah VIII Provinsi Banten, Wilayah XI Provinsi Jawa Timur, dan Wilayah XIII Provinsi Bali dan NTB, serta Para GM PT. ASDP Indonesia Ferry cabang Merak, Bakauheni, dan Ketapang.
Pewarta: Adimas Raditya Fahky P
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2022
