Jakarta (ANTARA News) - Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik, Daniel Sparingga mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum melakukan komunikasi intensif dengan para petinggi partai politik terkait rencana perombakan kabinet (reshuffle).
Daniel yang ditemui di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, menjelaskan, Presiden Yudhoyono sejauh ini hanya melakukan komunikasi dengan Wakil Presiden Boediono.
Daniel tidak bersedia memberikan penjalasan lebih rinci ketika ditanya apakah Presiden dan Wapres sudah memiliki calon menteri baru.
"Mungkin di dalam percakapan di antara dua beliau. Tapi saya rasa tidak seperti itu," katanya.
Menurut Daniel, perlu ada semangat baru dalam pemerintahan, terutama ketika memasuki tahun ketiga dalam periode kedua pemerintahan Yudhoyono.
Dia menegaskan, tujuan utama dari penataan itu adalah untuk mempercepat dan memperbaiki kinerja pemerintah.
Sebelumnya, saat membuka Munas Persatuan Tarbiyah Islamiyah di Jambi, Kamis malam, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memastikan akan melakukan perombakan kabinet sebelum 20 Oktober 2011 atau sebelum usia pemerintahannya memasuki tahun kedua sejak 2009.
Kepala Negara mengatakan, perombakan kabinet itu didasarkan pada pertimbangan yang rasional, merujuk pada kinerja dan integritas.
Menurut Presiden, perombakan kabinet juga berdasarkan pada penilaian objektif dan sesuai dengan tantangan kabinet tiga tahun mendatang.
Sebelumnya di tempat yang sama Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa menyerahkan keputusan perombakan kabinet (reshuffle) kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Kalau itu terserah Presiden," kata Hatta ketika ditemui sebelum mengikuti rapat terbatas di kantor kepresidenan, Jakarta.
Hatta mengatakan hal itu ketika dimintai tanggapan tentang sejumlah pemberitaan yang menyatakan bahwa kemungkinan Presiden akan mengganti sejumlah menteri bidang perekonomian.
Dia menayatakan, Presiden pasti memiliki pertimbangan yang baik jika benar-benar akan merombak kabinet.
Hatta juga menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden untuk memutuskan apakah menteri bidang perekonomian sebaiknya dijabat oleh para profesional atau kader partai politik.
"Jangan kita dikotomikan menteri, yang penting dia memiliki integritas, spirit dan kompetensi," kata Hatta.
(F008*G003)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
