FPD tidak dalam posisi boikot bahas anggaran

Jakarta (ANTARA News) - Fraksi Partai Demokrat tidak dalam posisi memboikot pembahasan anggaran karena kebijakan fraksi itu sudah jelas yakni mendukung program pemerintah.

"Tidak tepat kalau FPD mendukung pemboikotan pembahasan anggaran. Saya sudah bicarakan di rapat bahwa kita tidak boleh boikot pembahasan anggaran," kata Wakil Ketua Umum PD yang juga anggota Komisi I DPR RI Max Sopacua di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat.

FPD, lanjutnya, dalam posisi mendukung kebijakan pemerintah, hal-hal yang mendukung sampai ke rakyat.

"Jangan sampai kita mendukung sesuatu yang tidak sesuai dengan pemerintah. Harus dibuat guide bahwa jangan sampai ada orang FPD yang mendukung pemboikotan," katanya.

Terkait posisi anggota FPD Nirwan Amir yang duduk sebagai Wakil Ketua Banggar, Max mengatakan, FPD akan memberikan pengertian kepada Nirwan dan anggota banggar dari FPD lainnya.

"Dia sangat sulit posisinya, otomatis masuk dalam koridor Banggar. Tapi saya kira pak Nirwan tak banyak bicara soal itu. Saya tidak tahu, tapi saya rasa dia tahu posisinya dimana," kata Max.

Boikot yang dilakukan oleh Banggar dikarenakan ketakutan Banggar untuk diperiksa dan ditelusuri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Apa yang disampaikan pimpinan Banggar adalah ketersinggungan terhadap pola operasional yang sudah diketahui bersama sistemnya oleh pemerintah dan Banggar. Jadi penolakan itu seolah-olah mau ditelusuri KPK dan penolakan itu sifatnya sesaat," kata Max.

Ia juga menyesalkan aksi pemboikotan Badan Anggaran yang menolak pembahasan RAPBN 2012.

"Saya kira persoalan Banggar yang tidak mau membahas anggaran adalah sesuatu yang wajar menurut mereka. Tapi untuk substansi dan kepentingan bagi bangsa, ini masalah besar. Kalau mereka tidak bahas RAPBN 2012, yang akan menderita adalah seluruh rakyat Indonesia," kata Max.

Ia menyebutkan, kalau itu tidak dibahas, maka keterlambatan akan terjadi dan menjadi persoalan baru yang nantinya pemerintah akan disalahkan karena tidak mau menurunkan anggaran dan itu harus diselesaikan

Dikatakannya, meskipun bila memang ada persoalan secara hukum, pembahasan RAPBN 2012 tetap jalan terus.

"Kalau ada kesalahan atau kekeliruan dalam hal sistem, tinggal dibenahi saja dan pimpinan DPR harus membahasnya. Yang penting anggaran jangan sampai tak dibahas yang sifatnya kepentingan sesaat saja," kata Max.

(Zul)