BKKBN lakukan akselerasi penurunan kasus kekerdilan di Sulut

Manado (ANTARA) - Inspektur Wilayah I Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), M. V. Chinggih Widanarto mengatakan institusinya terus melakukan akselerasi penurunan kasus kekerdilan (stunting) berkolaborasi dengan pihak terkait.

"Secara nasional, percepatan penurunan kasus kekerdilan sudah digalakkan bersama. Kepala BKKBN dengan Kemenag telah membuat MoU bahwa calon pengantin tiga bulan sebelum menikah ada pembinaan tim pendamping keluarga dalam struktur tim percepatan penurunan kekerdilan," ujar Chinggih di Manado, Kamis.

Di Sulawesi Utara, kata dia, sedang dilakukan proses percepatan penyelesaian surat keputusan, karena secara nasional diperlukan legalitas dasar untuk bergerak dalam rangka program menurunkan angka kekerdilan.

"Secara nasional angka kekerdilan sebesar 24 persen dan diharapkan turun menjadi 14 persen di tahun 2024 sehingga. Makanya, harus bergerak cepat, waktu kita sangat terbatas sehingga diharapkan seluruh unsur BKKBN mempercepat ini," katanya.

Dia mengatakan kehadirannya di Sulut juga untuk memastikan proses yang berjalan di daerah itu sesuai koridor dan mendukung upaya
percepatan itu.

Kolaborasi dan pencanangan dengan perguruan tinggi, menurut dia, akan mempercepat program penurunan kekerdilan.

"BKKBN tidak bisa bekerja sendiri, dan BKKBN Sulut menjadi ujung tombak, sementara BKKBN pusat bergerak cepat menyelesaikan tahapan yang telah digariskan," ujarnya.

Selanjutnya, Kepala Perwakilan BKKBN Sulut, Diano T Tandaju mengatakan angka kekerdilan di provinsi itu sebesar 21,6 persen dan ditargetkan turun di tahun 2024 sebesar 10 persen.

"Sekarang ini kita bicara soal gerakan, salah satunya bekerja sama dengan perguruan tinggi, di dalamnya ada mahasiswa KKN. Ini adalah bentuk dari kegiatan nyata dari akselerasi," katanya.

Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) telah mencanangkan akselerasi penurunan kekerdilan bersama perguruan tinggi di Desa Blongko, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, Rabu.*