BNPB dorong Gorontalo optimalkan pembangunan berbasis risiko bencana

Menyusun rencana jangka panjang penanggulangan bencana

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus mendorong pemerintah daerah, khususnya untuk Gorontalo untuk mengoptimalkan perencanaan pembangunan daerah berbasis pengurangan risiko bencana.

Direktur Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana BNPB, Agus wibowo dalam audiensi bersama Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim, mengharapkan hal itu terwujud dalam integrasi rencana penanggulangan bencana (RPB) dengan rencana pembangunan daerah.

“Harapan kami, Gorontalo mengadopsi rencana induk tersebut untuk menyusun rencana jangka panjang penanggulangan bencana agar menjadi daerah yang tangguh bencana,” kata Agus dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Kamis.

Agus Wibowo juga menyampaikan bahwa Indonesia telah memiliki Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044.

Ia memastikan perwakilan Pemda Gorontalo hadir dalam penyelenggaraan Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) yang akan diselenggarakan pada 23 – 28 Mei 2022.

Sebab, momentum ini menjadi penanda berbagai pihak baik di tingkat lokal, nasional dan global dalam upaya pengurangan risiko.

Sementara itu, Idris menyampaikan dalam audiensi tentang perlunya latihan kesiapsiagaan masyarakat.

“Perlu latihan kesiapsiagaan menghadapi bencana, seperti banjir atau gempa, karena risiko bencana tersebut dapat berdampak kepada korban jiwa dan kerugian,” kata dia.

Pada kesempatan itu, Idris juga menyampaikan pentingnya dokumen perencanaan penanggulangan bencana dan kampanye Making City Resilient 2030.

Idris mengatakan, komitmen Provinsi Gorontalo yaitu menyusun dokumen perencanaan penanggulangan bencana, seperti dokumen kajian risiko bencana dan rencana penanggulangan bencana.

Sebab hal itu merupakan modalitas daerah untuk mempersiapkan daerah tangguh bencana, dan mempersiapkan pemilihan kepala daerah serentak mendatang.

Selain itu, Provinsi Gorontalo juga bisa mendaftarkan dirinya dalam kampanye Making Cities Resilient 2030 (MCR2030), untuk memperkuat komitmen sebagai kota tangguh, kata Idris.

Hadir juga dalam audiensi tersebut Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Gorontalo, Rusli Nusi, yang menyampaikan komitmen Pimpinan di Provinsi Gorontalo dalam standar pelayanan minimal (SPM) penanggulangan bencana.