dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menurunkan indeks risiko bencanaJakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) akan melaksanakan program Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project (IDRIP) untuk 25 provinsi yang memiliki risiko tinggi terhadap tsunami di tahun ini.
Direktur Peringatan Dini BNPB Afrial Rosya saat membacakan sambutan Deputi Pencegahan BNPB Prasinta Dewi pada webinar di Jakarta, Rabu mengatakan, IDRIP merupakan proyek yang mendapat bantuan Bank Dunia terkait mitigasi gempa bumi dan tsunami yang bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah daerah, serta masyarakat melalui upaya mitigasi, kesiapsiagaan, dan peringatan dini menghadapi ancaman gempa bumi dan tsunami.
"Program bantuan Bank Dunia melalui melalui proyek Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project (IDRIP) yang akan dilaksanakan di seluruh wilayah resiko tinggi tsunami di 25 provinsi, 167 kabupaten/kota dan 2.000 desa," ujar Afrial pada webinar tentang
sosialisasi mitigasi gempa bumi dan tsumani untuk daerah berisiko.
Baca juga: Dirjen IKP : GPDRR perkuat mitigasi dan penanggulangan bencana global
Baca juga: Dirjen IKP : GPDRR perkuat mitigasi dan penanggulangan bencana global
Baca juga: KKP diminta perbanyak terapkan riset mitigasi bencana kelautan
Baca juga: Kementerian ESDM: Kolaborasi untuk mitigasi bencana geologi
Afrial mengatakan proyek tersebut dilaksanakan oleh dua institusi yaitu BNPB dan BMKG dengan fokus yang berbeda. BMKG lebih kepada pengadaan instrumen dan alat monitoring, sementara BNPB lebih fokus pada upaya mitigasi, kesiapsiagaan, dan peringatan dini berbasis masyarakat.
Adapun kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan antara lain pengembangan desa tangguh bencana dari sebanyak 2.000 Desa, pemasangan lebih dari 8.600 rambu evakuasi di 860 desa, penguatan kapasitas sarana dan prasarana Pusdalops di 102 kabupaten/kota, penyusunan rencana kontijensi di 105 kabupaten/kota, pemasangan sirine peringatan dini tsunami serta pengembangan sistem peringatan dini terpadu di tingkat pusat.
"Diharapkan adanya inisiatif dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menurunkan indeks risiko bencana Indonesia," ujar dia.
Afrial mengharapkan segala rencana dan inisiasi yang dijalankan dalam 2-3 tahun ke depan melalui proyeksi INDRIP, mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah, terutama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai penanggung jawab di masing-masing daerah.
Baca juga: Badan Geologi komit tingkatkan pelayanan mitigasi bencana gunung api
Afrial mengatakan proyek tersebut dilaksanakan oleh dua institusi yaitu BNPB dan BMKG dengan fokus yang berbeda. BMKG lebih kepada pengadaan instrumen dan alat monitoring, sementara BNPB lebih fokus pada upaya mitigasi, kesiapsiagaan, dan peringatan dini berbasis masyarakat.
Adapun kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan antara lain pengembangan desa tangguh bencana dari sebanyak 2.000 Desa, pemasangan lebih dari 8.600 rambu evakuasi di 860 desa, penguatan kapasitas sarana dan prasarana Pusdalops di 102 kabupaten/kota, penyusunan rencana kontijensi di 105 kabupaten/kota, pemasangan sirine peringatan dini tsunami serta pengembangan sistem peringatan dini terpadu di tingkat pusat.
"Diharapkan adanya inisiatif dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menurunkan indeks risiko bencana Indonesia," ujar dia.
Afrial mengharapkan segala rencana dan inisiasi yang dijalankan dalam 2-3 tahun ke depan melalui proyeksi INDRIP, mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah, terutama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai penanggung jawab di masing-masing daerah.
Baca juga: Badan Geologi komit tingkatkan pelayanan mitigasi bencana gunung api
Baca juga: BMKG: Konsep bangunan buruk bukti masyarakat belum siap hadapi bencana
Baca juga: Ketua DPD RI dorong pemerintah riset mitigasi kebencanaan
Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2022
