Hal itu disampaikan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Marzuki Alie melalui rilis yang diterima ANTARA News, Jakarta, Rabu.
Dikatakannya, dalam sistem presidensil yang dianut Indonesia, pengangkatan dan pemberhentian seorang menteri adalah hak prerogratif presiden.
"SBY adalah orang yang sangat transparan dan memegang etika. SBY sudah berkomunikasi dengan ketua umum partai yang tergabung dalam koalisi," ujar Marzuki.
Marzuki menyebutkan, tudingan beberapa kader partai bahwa selama ini partai-partai anggota koalisi belum pernah diajak bicara terkait rencana reshuffle adalah tidak benar.
"Tentunya SBY berbicara dengan anggota koalisi dan tentunya tidak semua kader dari partai koalisi yang diajak bicara cukup pucuk pimpinannya saja, cukup pimpinan tertinggi partainya saja," tambahnya.
Bahkan, kata dia, pimpinan parpol tersebut telah mengajukan nama-nama kader terbaiknya sebagai pengganti.(zul)
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Desy Saputra
Copyright © ANTARA 2011
