Pabrik Blackberry di Malaysia perlu dikonfirmasi

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Tifatul Sembiring, menilai rencana pembangunan pabrik BlackBerry oleh Research in Motion (RIM) di Malaysia masih merupakan isu yang perlu dikonfirmasikan.

"Masih perlu di konfirmasi ulang lagi, karena saya cek dan ternyata tidak ada. Saat pertemuan dengan PR dari RIM pun mereka tidak mau berkomentar soal pabrik itu, masih terkait data center," kata Menkominfo, Tifatul Sembiring.

Pihaknya berharap, media tidak memberitakan desas-desus tanpa dasar itu karena masih perlu konfirmasi ulang dari pemerintah.

Ia mengaku sempat menerima Duta Besar Kanada di tempat kediamannya beberapa waktu lalu, dan sang Dubes mengaku tidak tahu-menahu soal rencana pembangunan pabrik RIM di Malaysia.

"Saya sudah bertemu Dubes Kanada, saat saya tanyakan itu, dia bilang tidak ada belum dengar tentang rencana itu," katanya.

Meski begitu sebelumnya RIM telah mengeluarkan pernyataan untuk membangun pabriknya di Penang, Malaysia, karena menganggap negara itu cocok sebagai pusat pemasaran BlackBerry di kawasan Asia.

Sebelumnya Kemkominfo dan BRTI (Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia) bertemu dengan manajemen pabrikan BlackBerry, Research in Motion (RIM), untuk membahas beberapa janji produsen gadget asal Kanada itu kepada pemerintah Indonesia yang belum terealisasi.

Kemenkominfo telah melakukan pertemuan dengan RIM di mana pertemuan itu dipimpin oleh Iwan Krisnadi (anggota Komite Regulasi BRTI) dan pihak RIM Kanada dipimpin Jason Saunderson (Direktur Government Relations RIM) pada Kamis (15/9).

Sayangnya mengenai masalah rencana pendirian pabrik BlackBerry di Malaysia, masalah tersebut tidak dibahas secara khusus, karena memang bukan termasuk komitmen yang ditagih Kementerian Kominfo dan BRTI.

Hanya saja, Kementerian Kominfo dan BRTI tetap berkeinginan pembangunan pabrik BlackBerry seharusnya di Indonesia mengingat potensi pengguna BlackBerry di Indonesia adalah yang terbesar di kawasan Asia Pasifik.

Pemerintah Indonesia juga telah menyatakan sangat terbuka terhadap kemungkinan investasi seperti itu.
(H016)