Perombakan kabinet hak prerogatif presiden

Yogyakarta (ANTARA News) - Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya (Golkar), Idrus Marham, menegaskan bahwa perombakan (reshuffle) kabinet menjadi hak prerogatif presiden.

"Itu hak prerogatif presiden. Bagi kami, ada reshuffle atau tidak, itu tidak akan menghalangi kami untuk tetap kritis pada kebijakan pemerintah," kata Idrus sesaat sebelum mengikuti kampanye rapat umum pilkada untuk pasangan Haryadi Suyuti-Imam Priyono di Alun-Alun Utara Kota Yogyakarta, Selasa.

Meski demikian, kata Idrus, presiden diharapkan dapat berbicara dengan Partai Golkar apabila terdapat menteri dari partai berlambang beringin itu yang dinilai tidak baik.

"Tetapi, sampai sekarang, belum ada pembicaraan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait kinerja menteri dari Partai Golkar," katanya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Puan Maharani, di tempat yang sama mengatakan, partainya tetap pada komitmen untuk menjadi oposisi seperti hasil dari kongres di Bali.

"Pada prinsipnya, kami tetap menjadi oposisi sesuai hasil kongres di Bali. Kami akan tetap berada di luar pemerintahan," katanya.

Meski demikian, lanjut dia, PDI Perjuangan tetap membuka komunikasi dengan berbagai pihak, karena menjalankan partai tidak bisa dilakukan seorang diri.

"Partai tidak bisa berjalan seorang diri saja. Harus ada komunikasi dengan pihak lain juga," katanya.

Wacana perombakan kabinet akhir-akhir ini kembali mencuat setelah sejumlah kementerian di Kabinet Indonesia Bersatu II diterpa isu kasus korupsi, diantaranya Kementerian Pemuda dan Olah Raga serta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
(U.E013/S024)