San Jose (ANTARA) - Kosta Rika pada Selasa (15/3) mengatakan bahwa Amerika Serikat telah setuju untuk bekerja sama untuk memperkuat kontrol imigrasi dan kepolisian perbatasan di negara Amerika Tengah itu.

Hal itu disampaikan pemerintah Kosta Rika selama kunjungan Menteri Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat Alejandro Mayorkas.

Presiden Kosta Rika Carlos Alvarado bertemu dengan Mayorkas beberapa pekan setelah Kosta Rika, Panama, dan Meksiko menetapkan persyaratan visa yang mempersulit orang Venezuela dan Kuba untuk transit melalui negara mereka menuju wilayah AS.

Sejumlah persyaratan baru untuk visa ke Kosta Rika muncul setelah Nikaragua mencabut persyaratan visa untuk warga negara Kuba pada November 2021. Langkah Nikaragua itu membuka jalan baru untuk migrasi ke arah utara ke Meksiko dan Amerika Serikat.

Mayorkas dan Menteri Keamanan Kosta Rika Michael Soto menandatangani sebuah nota kesepahaman yang menjanjikan upaya dan perhatian polisi kepada para migran dan pengungsi.

Upaya itu akan mencakup pelatihan, pengembangan infrastruktur, dan peralatan, kata Soto dalam sebuah video yang dibagikan kepada media.

"Nota kesepahaman tersebut berusaha untuk menghasilkan pilihan-pilihan untuk memperkuat polisi migrasi profesional dan polisi perbatasan Kosta Rika dalam semua kapasitas mereka, memperkuat perang melawan penyelundupan migran dan perdagangan manusia," kata pernyataan pemerintah Kosta Rika.

Mayorkas berada di Kosta Rika sehari setelah kunjungannya ke Meksiko di mana ia membahas tentang migrasi regional dan kebijakan tenaga kerja dengan para pejabat Meksiko.

Sumber: Reuters
Baca juga: Kosta Rika pekan depan akan tutup sejumlah bisnis akibat COVID-19
Baca juga: Kosta Rika dapat pinjaman 300 juta dolar AS untuk stabilkan ekonomi
Baca juga: Ekonomi Kosta Rika hadapi pelemahan terparah dalam empat dekade

Penerjemah: Yuni Arisandy Sinaga
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2022