Pengamat: Presidensi Indonesia diharapkan jaga G20 tetap berimbang

Sanksi ekonomi beberapa negara terhadap Rusia juga perlu dilihat sebagai peluang oleh Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - Pengamat politik internasional Universitas Paramadina Shiskha Prabawaningtyas berharap Presidensi Indonesia pada G20 tahun ini dapat menjaga forum ekonomi itu tetap berimbang di tengah berbagai tarikan kepentingan ekonomi dan politik negara-negara anggota.

Oleh karena itu, Paramadina Shiskha Prabawaningtyas mengingatkan Indonesia harus menggunakan politik bebas aktifnya demi menjaga keberimbangan dalam forum itu, terutama saat acara puncak Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada bulan Oktober—November 2022.

Shiskha pada acara diskusi virtual yang diikuti di Jakarta, Selasa, menyampaikan ada kecenderungan negara-negara anggota menggunakan forum G20 untuk menekan Rusia, terutama terkait dengan invasi ke Ukraina.

Kecenderungan itu, menurut Shiskha, telah terlihat pada pertemuan jalur Sherpa yang merupakan rangkaian KTT G20 selama Presidensi Indonesia pada tahun ini.

Oleh karena itu, dia berharap Indonesia sebagai Ketua G20 mampu mengarahkan negara-negara anggota untuk fokus membahas isu lain yang juga mendesak, misalnya pemulihan ekonomi setelah terdampak pandemi COVID-19 dan antisipasi terhadap dampak perubahan iklim.

Ia mengatakan bahwa pandemi COVID-19 menyebabkan pertumbuhan ekonomi dunia melambat sehingga ada kebutuhan memikirkan tata ekonomi dan keuangan baru pascakrisis kesehatan itu.

Isu lainnya yang juga perlu jadi sorotan saat KTT, menurut Shiskha, yaitu ancaman perubahan iklim yang turut memengaruhi berbagai sektor, termasuk di antaranya ekonomi.

Demi menjaga acara temu puncak G20 di Bali itu tetap seimbang dan mengakomodasi kepentingan bersama, Shiskha mengingatkan Indonesia perlu memastikan negara-negara anggota menyepakati isu yang akan dibahas saat KTT pada Oktober—November 2022.

"Kami membayangkan ketika Juli (tahun ini) harus ada pendekatan baik secara bilateral dengan 20 negara anggota G20 untuk ada agenda yang disepakati sebelum persiapan di summit (KTT, Red.)," terang Shiskha.

Terkait dengan konflik antara Rusia dan Ukraina, Shiskha mengemukakan bahwa Indonesia sebagai ketua forum G20 tahun ini perlu mencermati dampak sanksi ekonomi beberapa negara terhadap Moskow yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian dunia.

Pasalnya, Rusia merupakan salah satu produsen minyak dan gas bumi terbesar dunia.

"Sanksi memutus sebagian supply chain yang berpengaruh pada status quo (stabilitas perekonomian dunia, red.)," kata Shiskha.

Walaupun demikian, kata dia, sanksi ekonomi beberapa negara terhadap Rusia juga perlu dilihat sebagai peluang oleh Indonesia.

“Dalam sebuah konteks pasar, mungkin ada peluang-peluang yang terbuka. Beberapa yang sudah muncul dalam narasi ketika akses terhadap minyak dan gas, termasuk palm oil CPO, apa itu dijadikan peluang oleh Indonesia untuk mengambil pasar yang ditinggalkan Rusia dan Ukraina, misalnya," terang Shiskha.