Sudan Utara dan Selatan setuju buka 10 perlintasan perbatasan

Khartoum (ANTARA News) - Sudan Utara dan Selatan setuju, Ahad, untuk membuka 10 perlintasan di perbatasan bersama keduanya, yang telah ditutup selama berbulan-bulan, pada pertemuan tingkat tinggi pertama sejak selatan menyatakan kemerdekaan pada Juli lalu.

"Hari ini kami sepakat untuk membuka 10 perlintasan perbatasan, guna mempercepat gerakan orang dan komunikasi antara rakyat kedua negara," kata Menteri Pertahanan Sudan Abdelrahim Mohammed Hussein pada wartawan di Khartoum, ibu kota Sudan.

Timpalan Hussein dari Sudan Selatan, John Kong, melukiskan pertemuan itu, yang diperantarai oleh panel mediasi Uni Afrika yang dipimpin oleh mantan presiden Afrika Selatan Thabo Mbeki, sebagai "berhasil".

Baru pekan lalu, menteri informasi Sudan Selatan mengeluhkan bahwa blokade barang, yang diterapkan oleh Khartoum pada Mei, telah menimbulkan inflasi yang sulit dikendalikan, tantangan besar yang dihadapi negara yang masih muda itu, lapor AFP.

Kedua pihak setuju, Ahad, untuk bertemu bulan depan, setelah konsultasi oleh komite teknik bersama yang bertanggungjawab pada demarkasi perbatasan, guna memutuskan di mana menetapkan 10 tempat perlintasan itu.

Keamanan dan garis pemisah perbatasan Sudan yang sangat luas dengan tetangganya yang baru merdeka masih merupakan satu dari beberapa masalah penting yang belum terpecahkan sejak pembagian Sudan, khususnya mengingat tiga konflik yang meletus di wilayah perbatasan dalam beberapa bulan belakangan ini.

Pada Juli, 300 tentara Ethiopia yang disetujui PBB telah ditugaskan untuk memantau zona penyangga yang didemiliterisasikan sepanjang 10 kilometer pada masing-masing sisi perbatasan sepanjang 2.000 kilometer yang rapuh.

Pertempuran tanpa henti di negara bagian Kordofan Selatan dan Blue Nile di perbatasan Sudan, antara militer dan bekas pemberontak yang memiliki hubungan kuat dengan selatan, telah mendorong Khartoum untuk menuduh selatan memasok pemberontak itu dan menimbulkan kekacauan di utara.

Juba membantah dengan keras tuduhan itu, yang menteri pertahanan Sudan telah redakan, Ahad.

"Tidak ada tuduhan terhadap pemerintah Sudan Selatan dan tidak ada perbedaan antara kami mengenai Blue Nile dan Kordofan Selatan," kata Hussein. (S008/AK)