Bandung (ANTARA News) - Ketua Umum PWI Tarman Azzam mengatakan, pengelolaan kebebasan pers tak boleh menyimpang dari etika dan sikap profesinal yang ditentukan karena bisa jadi bumerang bagi kemajuan bangsa dan juga bagi dunia pers itu sendiri. "Jika para insan pers tidak bijak dan gagal dalam mengelola kemerdekaan serta kebebasan pers yang dimilikinya, maka situasi yang terjadi bisa set-back lagi ke belakang yang dapat merugikan semua pihak," katanya, di Bandung, Kamis. Saat memberi sambutan pada puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) ke-60 di Gedung Merdeka, ia mengemukakan, tak ada jalan lain untuk mewujudkan pers nasional yang profesional selain dengan menjunjung tinggi etika dan hukum yang berlaku. Namun untuk sampai pada taraf itu, katanya, kondisi pers nasional saat ini masih menghadapi sejumlah kendala seperti masih lemahnya penghargaan dan kesadaran para insan pers terhadap profesionalitas kerjanya terkait dengan masih lemahnya sumber daya dan sumber dana yang dimiliki. "Selain itu euforia kebebasan pers juga telah mendorong maraknya penerbitan pers yang cenderung mengabaikan kualitas dan etika kerja, ucapnya. Dengan demikian, kata Ketua Umum PWI, perlu segera dipikirkan bersama upaya untuk mengembalikan kebebasan pers pada relnya semula sesuai ketentuan yang berlaku agar bisa memberi manfaat yang besar bagi masyarakat. Yang lebih penting lagi, kata dia, agar pengelolaan kebebasan pers tidak menyimpang dan salah kaprah perlu segera ditumbuhkan kesadaran kolektif di kalangan semua insan pers akan pentingnya menjunjung tinggi etika dan penegakkan hukum yang berlaku.Sementara itu Menkomimfo Sofyan Djalil menyatakan, untuk mendorong kedewasaan pers yang bebas dan bertanggung jawab, pihaknya akan menekankan semua instansi pemerintah agar lebih mengutamakan hak jawab bila terjadi perbedaan pandangan dengan kalangan pers. "Untuk itu kami akan segera menggelar program pelatihan pembuatan hak jawab bagi semua instansi pemerintah agar mereka lebih mahir dalam membuat hak jawab saat berurusan atau terjadi perbedaan sudut pandang dengan kalangan pers," katanya. Semua itu dilakukan, kata dia, sebagai bentuk penghargaan yang tinggi dari pemerintah untuk mendorong kebebasan pers secara bertanggung jawab. Peringatan HPN di Bandung berlangsung sejak 8 Februari lalu yang diikuti seluruh pengurus PWI se-Indonesia dan perwakilan dari negara tetangga yakni Thailand dan Malaysia, serta diawali dengan diskusi tentang liku-liku dunia pers, serta dilengkapi dengan pameran teknologi pers yang menyajikan kemajuan teknologi pers Indonesia dari berbagai media yang ada. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam kesempatan tersebut turut memberi sambutan dan menyerahkan pohon penghijauan dalam rangka bakti sosial para insan pers untuk menghijaukan Kota Bandung.(*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2006
