KSP: Perbaikan tata kelola pemerintahan dan hukum membuahkan hasil

Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan upaya pemerintah dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan dan hukum telah menunjukkan hasil, seperti meningkatnya efektivitas kerja pemerintah dan kepuasan publik.

Moeldoko dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa, mengatakan selain meningkatnya Indeks Efektivitas Pemerintah, indikator makro bidang tata kelola pemerintah lainnya yang membaik adalah Indeks Demokrasi dan Indeks Persepsi Korupsi.

"Yang terkini survei kepemimpinan nasional yang dilakukan litbang Kompas pada Januari 2022," kata Moeldoko yang disampaikan pada rapat koordinasi Kedeputian V Kantor Staf Presiden bersama Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Lembaga Ketahanan Nasional.

Adapun survei Litbang Kompas pada akhir Januari 2022 menyatakan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin mencapai 73,9 persen.

Baca juga: KSP mendorong Kementerian ATR verifikasi status tanah IKN

Baca juga: KSP: Pemerintah pastikan ketersediaan hotel untuk MotoGP Mandalika

Moeldoko juga menekankan pentingnya kecepatan dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan dan hukum, namun tetap memperhatikan prinsip dasar transparansi dan akuntabilitas.

"Pemerintah memang harus bergerak cepat dan mengeluarkan berbagai diskresi. Namun, di sisi lain juga harus bertindak prudent dan mencegah terjadinya praktik pemerintahan yang tidak baik," ujarnya.

Mantan Panglima TNI itu juga mengingatkan beberapa agenda prioritas pemerintah yang harus dikawal dengan baik seperti Pemilu Pilpres, Pemilu Legislatif dan Pilkada 2024, percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan RUU Perampasan Aset, implementasi UU Otonomi Khusus Papua, serta pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, baik dari sisi regulasi dan kelembagaan.

Baca juga: KSP inisiasi pemangkasan prosedur keberangkatan dan penempatan PMI

"Ini tentu membutuhkan kerja sama dari bapak Menko Polhukam (Mahfud MD), Menko PMK (Muhadjir Effendy), dan Gubernur Lemhanas (Andi Widjajanto)," tuturnya.

Rapat koordinasi Kedeputian V Kantor Staf Presiden bersama Menko Polhukam Mahfud MD, Menko PMK Muhadjir Effendy , dan Gubernur Lemhanas Andi Widjajanto untuk memperkuat soliditas tim pemerintah dalam mengendalikan program prioritas nasional, pengelolaan isu strategis, dan komunikasi politik sesuai dengan tupoksi KSP bersama masing-masing kementerian/lembaga.

"Koordinasi ini diharapkan bisa menghasilkan langkah-langkah strategis," ujar Moeldoko.