AFPI: OJK harus atasi "gap" kredit untuk kemajuan layanan keuangan

Kami harapkan siapa pun yang menjadi Ketua OJK bisa mengatasi masalah ini (gap kredit)

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menyatakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus mampu mengatasi gap atau kesenjangan kredit demi mewujudkan kemajuan layanan keuangan di Indonesia.

“Kami harapkan siapa pun yang menjadi Ketua OJK bisa mengatasi masalah ini (gap kredit),” kata Wakil Ketua Kelembagaan dan Hubungan Internasional AFPI Vincent Jaya Saputra dalam Webinar bertajuk Mencari Kandidat Terbaik Anggota Dewan Komisioner OJK Periode 2022-2027 di Jakarta, Selasa.

Vincent menjelaskan hingga saat ini masih terjadi gap atau kesenjangan kredit di Indonesia yang ditunjukkan oleh total kebutuhan pembiayaan atau kredit yang mencapai Rp2.650 triliun.

Di sisi lain, total kebutuhan pembiayaan atau kredit yang mencapai Rp2.650 triliun itu baru dipenuhi oleh institusi keuangan sekitar Rp1.000 triliun sehingga menunjukkan adanya gap sebesar Rp1.650 triliun.

Selain itu, gap juga ditunjukkan oleh penetrasi kredit Indonesia yang kurang dari 5 persen atau sangat jauh dari Malaysia yang mencapai 20 persen dan Singapura sebesar 35 persen.

Penetrasi layanan keuangan Indonesia pun juga masih terjadi kesenjangan yakni hanya 36 persen atau masih rendah dibandingkan Malaysia 96 persen, Thailand 78 persen dan India 53 persen.

Menurut Vincent, penanggulangan gap untuk kemajuan layanan keuangan di Indonesia oleh OJK dapat dilakukan dengan memilih pemimpin yang netral atau tidak berpihak kepada sebagian orang dan golongan.

Pemimpin OJK juga harus paham dan berpengalaman di bidangnya serta fokus pada pertumbuhan industri layanan keuangan Indonesia.

Terakhir, Vincent menuturkan gap ini dapat diatasi melalui strategi yang akurat untuk dijalankan oleh pelaku bisnis layanan keuangan Indonesia.

“Strategi bersifat inovative credit scoring, fokus pada UMKM dan pemberantasan pinjol ilegal termasuk rentenir,” tegasnya.