Sejumlah menteri usul peringatan HUT RI 2024 digelar di IKN Nusantara

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo mengungkapkan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju telah mengusulkan agar peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024 digelar di ibu kota negara (IKN) Nusantara.

"Ya ini kan baru dimulai, namanya rencana, ada beberapa menteri yang menyampaikan untuk nanti di 2024 (peringatan) 17 Agustus dilakukan di sini," kata Presiden dalam video terbaru rilisan kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden, Selasa.

Presiden menampung usulan tersebut dan menyatakan akan melihat perkembangan yang ada apakah pada 2024 nanti peringatan HUT RI bisa dilangsungkan di IKN Nusantara.

"Ya kita lihat nantinya seperti apa. Kalau memang istana dan beberapa kementerian sudah jadi, atau mungkin fasilitas lain-lainnya sudah jadi ya bisa saja. Tapi nanti lah kita putuskan setelah kelihatan progresnya," katanya.

Presiden sempat mengatakan bahwa berdasarkan kajian diperkirakan pembangunan IKN Nusantara akan memakan waktu 15-20 tahun untuk betul-betul selesai.

Untuk mewujudkan itu semua, Presiden Jokowi menegaskan perlunya kolaborasi dan dukungan seluruh komponen bangsa.

"Sekali lagi ini pekerjaan besar, pekerjaan yang sulit, sehingga diperlukan kolaborasi kerja sama pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dari BUMN, dari masyarakat, TNI, POLRI dan seluruh komponen bangsa ini agar dukungan yang ada ini betul-betul bisa kita maksimalkan dalam rangka mempercepat pembangunan ibu kota Nusantara ini," kata Presiden.

Sebelumnya, pada Senin (14/3) Presiden memimpin prosesi penyatuan tanah dan air dari 34 provinsi yang dibawa gubernur masing-masing di Titik Nol IKN Nusantara sebagai wujud dukungan dan penyatuan niat pembangunan IKN Nusantara.

Selepas prosesi, Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo berkemah di lokasi IKN Nusantara hingga Selasa siang ditemani sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju seperti Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.