"Betapa sering isu ini dihembuskan dan kemudian menjadi isu tahunan saja. Kalau ada hal-hal terkait koalisi maka dihembuskan isu (reshuffle)," ujarnya kepada pers disela-sela peresmian kantor baru DPP Srikandi Hanura di Jakarta, Sabtu.
Wiranto mengatakan bahwa persoalan ganti mengganti menteri itu sebenarnya bukan yang substantif karena pada dasarnya kemampuan semua menteri yang ada sekarang ini rata-rata sama saja.
Persoalan mendasar, menurut Wiranto, sesungguhnya justru terletak pada kebijakan pemerintah yang tidak memihak pada rakyat dan hati nurani mereka sendiri.
Jadi, ia menambahkan, tanpa adanya perubahan orientasi kebijakan pemerintah yang lebih memihak rakyat, maka berkali-kali dilakukan perombakan kabinet itu juga percuma saja dan tidak akan ada perubahan dari sebelumnya.
Wiranto kemudian mencontohkan berbagai kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat seperti rendahnya alokasi anggaran infrastruktur dalam APBN.
Sekarang ini alokasi pembangunan infrastruktur itu hanya 17 persen saja di saat anggaran negara ini terus membengkak.
Padahal pembangunan infrastruktur pasti pro rakyat karena langsung menyangkut kepentingan mereka, ujarnya seraya menambahkan seharusnya alokasi anggaran untuk infrastruktur itu mencapai 60-65 persen.
Lalu masalah penegakkan hukum, menurut Wiranto, juga sudah bukan rahasia lagi ada tebang pilih kasus serta ada pula kooptasi dan loyalitas ganda dengan parpol dalam penegakkan hukum tersebut.
"Hanura juga sebenarnya tidak tertarik dengan isu itu," ujarnya.
(T.D011/K005)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
