Partai Demokrat dilarang jadi partai oposisi

Palu (ANTARA News) - Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, mengatakan Partai Demokrat di daerah dilarang menjadi partai oposisi terhadap pemerintahan di daerah namun bukan berarti tidak boleh kritis.

"Partai Demokrat justru harus mendukung sepenuhnya terhadap program pembangunan di daerah yang memberi manfaat kepada rakyat," kata Anas pada pembukaan Musyawarah Daerah (Musda) II Demokrat Sulawesi Tengah (Sulteng) di Palu.

Anas mengingatkan kepada kader-kader Partai Demokrat di Sulawesi Tengah agar tidak mengganggu pemerintah daerah meski yang terpilih gubernur bukan dari partai Demokrat.

Menurut Anas, larangan menjadi partai oposisi tidak berarti membuat kader-kader partai yang didirikan Susilo Bambang Yudhoyono itu tidak boleh kritis. Sikap kritis kata dia tetap dibutuhkan karena itu bagian dari politik cerdas.

"Tidak cukup hanya sampai dikritis saja, tetapi harus cerdas dan solutif," kata Anas.

Dia mengatakan, dukungan politik Demokrat terhadap pemerintah daerah kata dia harus mendukung dengan cara cerdas, tidak sekadar asal mendukung.

Anas juga mengingatkan kepada kader-kader Demokrat agar bisa berdampingan kepada semua pihak, tidak saja terhadap pemerintah tapi juga terhadap organisasi kemasyarakatan, partai politik yang lain, tokoh masyarakat dan tokoh adat. Partai politik kata Anas adalah partai politik sahabat.
(A055)