Wapres: Pelayanan publik dapat tentukan kepuasan atas pemerintah

Labuan Bajo (ANTARA) - Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin meminta aparatur sipil dapat serius bekerja untuk melayani publik karena hal tersebut dapat menjadi penentu kepuasan terhadap pemerintah pusat maupun daerah.

"Pelayanan publik adalah salah satu urat nadi kebutuhan masyarakat karena pelayanan publik berpengaruh pada hal-hal yang sangat penting, terutama persepsi kepuasan publik terhadap pemerintah pusat dan daerah," kata Wapres Ma'ruf Amin di Kantor Bupati Manggarai Barat, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Senin.

Wapres Ma'ruf menyampaikan hal tersebut saat melakukan rapat "Mal Pelayanan Publik" bersama para bupati di NTT. Acara ini dihadiri oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) John Wempi Wetipo, dan Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi.

"Mereka (publik) akan puas atau tidak puas tergantung pada pelayanan publik diberikan," kata Wapres.

Pelayanan publik, menurut Wapres, juga akan memengaruhi minat pelaku ekonomi untuk berinvestasi di tempat tertentu.

"Minat investasi pelaku ekonomi dan pengusaha juga akan dipengaruhi. Mereka melihat apakah pelayan publik berbelit-belit atau tidak, atau ada kendala tidak sehingga bisa tidak jadi berinvestasi hanya karena pelayanan publik yang tidak baik," ungkap Wapres.

Terakhir, pelayanan publik juga menunjukkan tata kelola pemerintah.

"Demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas korupsi, salah satu indikasinya adalah pada pelayanan publik yang baik," kata Wapres.

Dari data yang diterima Wapres, hingga 2021 terdapat 50 mal pelayanan publik (MPP) dan hingga Februari 2022 ada 52 MPP.

"Jadi, tambah dua, yang tambah itu di Kabupaten Tuban dan Kota Tebing Tinggi, sedangkan di NTT ada 21 kabupaten dan satu kota. Baru ada dua (MPP) itu juga baru soft launching yaitu Kabupaten Belu dan Ngada. Keduanya ini supaya segera diajukan agar diresmikan oleh Menpan RB," ungkap Wapres.

Wapres pun menegaskan bahwa pendirian MPP di tiap kabupaten sudah diatur dalam peraturan presiden (perpres).

MPP memang diatur dalam Perpres Nomor 89 Tahun 2021 yang menyebutkan bahwa mal pelayanan publik adalah pengintegrasian pelayanan publik yang diberikan oleh Kementerian,
Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN/D, serta swasta secara terpadu pada satu tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan.

"Menurut perpres, MPP itu wajib, jadi MPP wajib. Karena wajib, harus dilaksanakan," tegas Wapres.

Apalagi, menurut Wapres, evaluasi Ombudsman RI, standar pelayanan publik NTT masih banyak yang belum memenuhi standar.

"Dari Ombudsman menunjukkan bahwa masih banyak yang harus dipenuhi di mayoritas kabupaten NTT, jadi mayoritas kabupaten dan kota NTT masih banyak aspek harus dipenuhi. Saya mengharapkan MPP ini dijadikan pintu masuk untuk revitalisasi reformasi biroksasi," tegas Wapres.

Wapres pun menyebut MPP menjadi pintu masuk standardisasi pelayanan publik yang prima di seluruh NTT.

"Ini menunjukkan bukti kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Masalah pelayanan publik menjadi salah satu pembicaraan yang terus dikembangkan," kata Wapres.

Sementara itu, Menpan RB Tjahjo Kumolo juga mengkritisi praktik calo tanah di Manggarai Barat.

"Saya yang meresmikan mal pelayanan publik di Manggarai ini. Kecil tetapi oke. Akan tetapi, ternyata mohon maaf kalau saya salah, justru calo tanah paling besar di sini ini, sampai saya minta Bareskrim datang ke Manggarai karena tidak bisa diselesaikan ke polres saja. Contoh kecil saja di sini ini," kata Tjahjo dalam paparannya.

Tjahjo menambahkan bahwa reformasi birokrasi tidak hanya masalah layanan publik, tetapi menyederhanakan birokrasi yang panjang menjadi pendek.

"Termasuk penataan struktural. Sekarang kami sampaikan kepada Pak Mendagri, masing-masing kabupaten kota itu SKPD (satuan kerja perangkat daerah) macam-macam, ada yang digabung ada yang tidak," ungkap Tjahjo.

Kemenpan RB, menurut Tjahjo, menargetkan pendirian 100 mal pelayanan publik pada tahun 2022. Selanjutnya pada tahun 2023 didirikan 150 MPP baru dan pada tahun 2024 bertambah 100 MPP baru terintegrasi sistem dan data antar-MPP.

Menurut dia, tidak harus gedung baru. Dalam hal ini, pihaknya sudah terintegrasi dengan Kemendagri, Kementerian Keuangan, dan BPKM karena menyangkut masalah perizinan, termasuk akhir 2023.

"Kami sudah menyiapkan harus 60.000 ASN dan TNI/Polri yang pindah ke ibu kota negara baru apakah langsung pindah atau tidak tergantung pada infrastruktur perumahan dan asrama TNI/Polri," ungkap Tjahjo.

Tjahjo menargetkan ada pemindahan 60.000 ASN dan TNI/Polri ke IKN Nusantara pada awal 2023.

"ASN yang kami latih adalah yang terpilih, yang smart. Jadi, penataan reformasi birokrasi tidak hanya sebagian, tetapi yang menyeluruh, mempercepat perizinan, dan memangkas birokrasi yang panjang jadi pendek, kemudian dalam kerangka yang fungsional juga sama," kata Tjahjo.