"Tentunya kita akan kawal kasus tersebut, kalau memang mentok maka akan dibantu," kata Patrialis usai menghadiri wisuda putranya di Balairung Universitas Indonesia (UI) di Depok, Jawa Barat, Jumat sore.
Kemenkumham akan melakukan komunikasi yang baik dengan pemerintah Belanda untuk membicarakan penghormatan dan penghargaan terkait putusan Pengadilan di Belanda.
Ia menyarankan agar kasus tersebut disikapi dengan tidak tergesa-gesa karena kita harus menerima salinan putusan dari pengadilan di Belanda tersebut terlebih dahulu.
Kasus tersebut katanya jangan sampai ada persoalan antar kedua negara, tapi kita juga menghormatai warga negara yang menuntut haknya dimanapun termasuk diluar negeri.
Patrialis mengatakan hingga saat ini belum menerima salinan putusan Pengadilan di Den Haag tersebut. "Tentunya ini kabar yang menggembirakan dan suatu putusan tidak ada masalah dengan semuanya," ujarnya.
Pemerintah lanjut dia akan melakukan silaturahmi terlebih dahulu dengan pihak keluarga para korban tragedi yang terjadi pada 9 Desember 1947 tersebut.
Ia mengharapkan jangan sampai ada kesan kasus tersebut menganggu hubungan kedua negara.
Namun kita memang harus menghormati permintaan warga negara untuk memenuhi kebutuhan haknya baik didalam negeri maupun di luar negeri. "Kita harus menghormati semua ini," ujarnya.
Delapan janda dan satu korban hidup dari Rawagede, daerah sebelah timur Jakarta, mengadukan pemerintah Belanda ke pengadilan pada 2008 untuk menuntut ganti rugi atas eksekusi pria dan anak laki-laki pada 9 Desember 1947 oleh pasukan penjajah Belanda.
Pemerintah Belanda mengakui bahwa eksekusi itu berlangsung namun bersikeras bahwa tidak ada klaim yang bisa diajukan karena masalah itu dianggap kadaluwarsa menurut hukum Belanda dengan batasan lima tahun.
Pihak berwenang di Belanda mengatakan, 150 orang tewas dalam serangan itu, namun perhimpunan korban menyatakan bahwa 431 orang kehilangan nyawa dalam eksekusi pasukan kolonial itu.
Rawagede terletak di Desa Balongsari, Rawamerta, Karawang, Jawa Barat.
(F006)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2011
