Jakarta (ANTARA News) - Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparingga mengatakan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selalu mendengarkan pendapat publik tentang "reshuffle" atau evaluasi kinerja kabinet, dan hal itu sudah masuk dalam proses pengambilan keputusan.
"Kasak-kusuk, rasan-rasan, bahkan omelan masyarakat akan kredibilitas dan kinerja sebagian anggota kabinet dalam dua tahun ini telah didengar, dan berbagai pandangan serta penilaian tentang ikhwal itu, baik yang disampaikan dari kalangan dalam maupun luar, telah sampai dalam mata rantai pengambilan keputusan Presiden," kata Daniel ketika dihubungi di Jakarta, Jumat sore.
Daniel mengatakan hal itu untuk menanggapi Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso yang menyatakan perombakan kabinet sebaiknya dilakukan dalam bulan ini.
Menurut Daniel, Presiden Yudhoyono memang memperhatikan pentingnya waktu. Namun, katanya, kini adalah saatnya bagi publik untuk menunggu dan melihat.
"Publik dan kami yang di dalam sama-sama menyadari bahwa meningkatkan kinerja pemerintah dan kabinet adalah hal paling utama dalam tiga tahun ke depan. Itulah posisi Presiden di saat yang paling penting menjelang akhir dua tahun pertama pemerintahannya," kata Daniel.
Dia menegaskan, keselamatan masa depan Indonesia adalah yang paling penting dari semua yang ingin kami capai.
Pada kesempatan itu, Daniel kembali menegaskan, setiap menteri yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus hukum akan langsung diberhentikan dari jabatannya.
"Setiap menteri yang tersangkut dengan kasus korupsi yang terhadapnya telah ditetapkan sebagai tersangka akan diberhentikan oleh Presiden," katanya.
Menurut dia, sifat sementara atau tetap dari pemberhentian itu akan bergantung pada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
"Ini adalah implikasi dan konsekuensi dari diperjanjikannya pakta integritas di antara para menteri dan Presiden," katanya.
Para menteri telah memahami hal itu. Sejauh ini, kata Daniel, para menteri yang disebut dan atau disangkutkan dengan skandal suap atau korupsi telah memberikan keterangan dan klarifikasi kepada Presiden.
"Mereka juga diperintah untuk bekerjasama secara penuh dengan proses hukum yang mungkin harus mereka hadapi," katanya menambahkan.
Dia menegaskan, hal itu adalah bagian dari membangun tradisi tata kelola pemerintahan yang baik dan bersandar pada akuntabilitas, transparansi dan penegakan hukum.
"Walaupun ini sulit dan pahit bagi mereka yang melaluinya, namun semua harus dijalani demi supremasi hukum di negeri ini," katanya.
(F008*D013)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2011
