Jakarta (ANTARA News) - Politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul menyatakan bahwa partainya tidak akan mencampuri kewenangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk melakukan reshuffle kabinet.
"Jadi kami DPP, kaitan dengan tugas dari Bapak Presiden dalam Pemerintah dalam hak preogratif, kami menghormati Bapak Presiden," kata Ruhut usai sidang pengujian Undang-undang Mahkamah Konstitusi di gedung MK di Jakarta, Jumat.
Namun, dia mengimbau para menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2, untuk bekerja sebaik-baiknya, dan bertanggung jawab penuh atas apa yang mereka perbuat.
"Bagi yang diberikan kepercayaan bekerjalah yang baik, mereka harus berani bertanggung jawab, harus profesional, sehingga jangan semuanya lari ke Presiden," serunya.
Beberapa menteri dari Partai Demokrat menjadi sorotan karena di kementerian mereka diduga terjadi korupsi atau penyelewengan.
Tepis Rumor SP2
Dalam kesempatan yang sama, Ruhut juga menepis kebenaran rumor bahwa dirinya menerima surat peringatan kedua (SP2) dari DPP PD.
"Siapa bilang itu. Jangankan SP2, SP1 satu saja tidak pernah," kata Ruhut,
Seperti diketahui Sekretaris Dewan Kehormatan PD, Amir Syamsuddin mengungkapkan Ruhut diberi SP2 oleh DPP.
"Soal SP2 itu saya memang dengar-dengar. Tapi SP2 itu tidak dikeluarkan oleh Dewan Kehormatan tapi oleh DPP Demokrat," kata Amir Syamsuddin.
Dia juga mengungkapkan bahwa SP2 itu terkait pernyataan tentang kader PKB yang memohon kepada Demokrat untuk menyelamatkan Ketua Umum PKB yang juga Menakertrans Muhaimin Iskandar dari kasus Kemenakertrans yang telah menyeret dua bawahannya.
Pernyataan Ruhut memicu kontroversi dan PKB pun langsung meminta Presiden SBY membina secara khusus kader Demokrat ini.
(J008/A011)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2011
