PBB akan ringankan sanksi Libya

PBB (ANTARA News) - Inggris secara resmi mendaftarkan satu resolusi untuk meringankan sanksi-sanksi terhadap asset dan senjata Libya ke Dewan Keamanan PBB dan diharapkan akan diputus Jumat, kata para diplomat.

Resolusi itu mengusulkan pembentukan satu misi PBB untuk membantu pemerintah sementara Libya menyelenggarakan pemilu dan menyusun satu konstitusi pasca Muamar Gaddafi.

Setelah perundingan di antara 15 anggota dewan, ketentuan-ketentuan ditambahkan pada rancangan resosulsi semula , dengan lebih menempatkan tekanan pada hak asasi manusia, perlunya melibatan wanita dalam membuat keputusan dan melindungi para migran Afrika yang diserang.

"Kini ada banyak kesapakatan mengenai rancangan itu. Semua pihak setuju bahwa Dewan Keamanan harus melakukan sesuatu dengan cepat untuk rakyat Libya," kata seorang diplomat Barat yang tidak bersedia namanya disebutkan.

Rancangan resolusi akhir yang diperoleh AFP, menyambut "situasi yang mulai membaik" di Libya dan menyoroti tekad dewan bahwa asset miliaran dolar yang dibekukan oleh Dewan Keamanan Februari dan Maret" akan segera mungkin dapat dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat Libya."

Resolusi itu akan mencabut pembekuan asset dan tindakan-tindakan lainnya terhadap perusahaan National Oil Corporation and Zueitina Oil Company, dan meperlunak sanksi-sanksi terhadap bank sentral, Libyan Arab Foreign Bank, Libyan Investment Authority dan Libyan African Africa Investment Portofolio.

Tindakan-tindakan terhadap keluarga mantan orang kuat Libya Muamar Gaddafi dan sekutu-sekutunya tetap dipertahankan.

Gaddafi yang dicari Pengadilan Kejahatan Internasional (ICC) , tidak diketahui keberadaannya.

Dewan Keamanan akan menyatakan kecemasannya pada "penyebaraan senjata d Libya dan kemungkinan dampaknya pada perdamaian dan keamanan regional."

Tetapi resolusi itu akan mengizinkan pasokan-pasokan senjata dan bantuan teknik kepada pemerintah peralihan Libya untuk keamanan para pejabat pemerintah dan perlindungan personil PBB, para pekerja media dan bantuan di negara itu.

Missi Dukungan PBB di Libya ,UNSMIL akan dibentuk untuk tiga bulan awal guna membantu apa yag ditekankan para diplomat dalam menjalankan operasi politik.

Para anggota dewan, China, Rusia, Afrika Selatan, Brazil dan India mengecam serangan-serangan udara NATO yang ditujukan pada target-target Gaddafi setelah protes-protes terhadap kekuasaannya meletus Februari.

China dan Rusia ,sebagai anggota tetap dewan itu, dapat memveto resolusi itu. Tetapi para diplomat dari kedua negara itu mengindikasikan mereka mendukung resolusi itu.

Beberapa negara menyatakan kekhawatiran mereka tentang bagaimana kekuasaan konservatif Islam dari dewan transisi itu nanti. Resolusi itu "menekankan pentingnya meningkatkan keikut sertaan yang setara dan penuh wanita dan masyarakat minoritas" dalam diskusi-diskusi politik.

Setelah mendapat tekanan dari negara-negara Afrika, Dewan Keamanan mengecam pelanggaran hak asasi manusia dan pembunuhan dan penahanan" para migran Afrika dan anggota masyarakat minoritas."

Pemerintah transisi mugkin akan memperoleh satu dukungan kedua Jumat waktu setempat (Sabtu WIB) ketika Majelis Umum PBB memutuskan memberikan kursi PBB bagi Libya.

Komite surat mandat PBB menyetuju permohonan pemerintah sementara mengambil alh kekuasaan dari Gaddafi, tetapi Venezuela dan sejumlah negara Amerika Latin lainnya menginginkan keputusan penuh Majelis Umum.

Para diplomat mengatakan pemerintah baru itu akan mendapat dukungan besar, yang memungkinkan pemimpin sementara Mustafa Abdel Jalil berbicara dalam sidang Majelis Umum PBB pekan depan, demikian AFP melaporkan.

(SYS/H-RN/H-AK)