Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Indonesia tidak pernah menerima pinjaman proyek dari Dana Moneter Internasional (IMF), dan selama ini pinjaman siaga (stand By Loan) dari IMF diarahkan untuk memperkuat cadangan dan dikelola oleh Bank Indonesia. "Outstanding loan BI kepada IMF saat ini mencapai sekitar 8,0 miliar dolar AS," kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja dengan komisi XI DPR, di Jakarta, Rabu malam. Depkeu dan BI, katanya, juga tengah merencanakan melakukan kajian terhadap kemungkinan melakukan percepatan pembahasan utang. Menurut dia, Pemerintah hingga saat ini telah melakukan 4149 perjanjian kredit dengan negara donor yang tergabung di dalam CGI untuk membiayai kegiatan investasi proyek pemerintah. Dari jumlah itu, sebanyak 1859 pinjaman seluruhnya diserap dan dibayar kembali, sedangkan 1912 pinjaman selesai penyerapannya, dan sisanya 378 perjanjian masih belum sepenuhnya diserap. Atas pertanyaan dari anggota Dewan tentang kemungkinan pelaksanaan 'debt relief', Menkeu menjelaskan pengajuan moratorium dari bagian `debt relief` hanya dilakukan sepanjang benar-benar dibutuhkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena pertimbangan timbulnya tambahan beban bunga. Untuk 'debt cancellation' (haircut), Menkeu mengatakan tidak mungkin terjadi karena kategori Indonesia sebagai 'low middle income country'. Selanjutnya, kata Menkeu, obligasi Indonesia baik domestik maupun internasional telah dapat diterima pasar, hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih diminati pasar. Saat ini, pemerintah masih menilai alternatif kebijakan 'debt swap' merupakan pilihan yang menguntungkan dan akan terus dilakukan dalam rangka pengurangan stok utang. Pemerintah telah melakukan `debt swap` untuk pembiayaan kegiatan konservasi hutan pada 2002 dan pendidikan pada 2003 dengan pemerintah Jerman. Dalam program `debt swap` tersebut, pemerintah Jerman menghapuskan utang pemerintah RI senilai dua kali nilai proyek kehutanan dan pendidikan. Dengan pemerintah Italia, Pemerintah Indonesia juga melakukan debt swap untuk pembiayaan program rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan Nias pada 2005/2006. (*)

Copyright © ANTARA 2006