Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dan BRTI (Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia) bertemu dengan manajemen pabrikan BlackBerry, Research in Motion (RIM), untuk membahas beberapa janji produsen gadget asal Kanada itu kepada pemerintah Indonesia yang belum terealisasi.
Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemkominfo, Gatot S. Dewa Broto, dalam keterangan persnya di Jakarta, Kamis, menyampaikan, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan RIM di mana pertemuan itu dipimpin oleh Iwan Krisnadi (anggota Komite Regulasi BRTI) dan pihak RIM Kanada dipimpin Jason Saunderson (Direktur Government Relations RIM) pada Kamis (15/9).
"Pertemuan tersebut tidak dihadiri oleh perwakilan penyelenggara telekomunikasi. Pertemuan berlangsung cukup konstruktif, meskipun nampaknya ada beberapa hal yang menjadi catatan penting, yang dianggap kurang memuaskan atau mengecewakan di mata pihak Indonesia," katanya.
Gatot menegaskan, pertemuan tersebut diadakan bukan karena maraknya polemik masalah rencana RIM yang akan membangun pabriknya di Malaysia, dan bukan juga karena polemik masalah pemberian insentif ataupun disintensif pajak yang diwacanakan oleh BKPM terhadap perangkat telekomunikasi BlackBerry.
Ia mengatakan, pertemuan tersebut semata-mata didasari oleh keinginan Kementerian Kominfo dan BRTI untuk mengetahui laporan perkembangan yang harus disampaikan oleh RIM terhadap 3 komitmen RIM yang pernah dijanjikan pada 17 Januari 2011.
Produsen BlackBerry itu menyatakan telah berkomitmen untuk memenuhi tuntutan yang diminta oleh pemerintah dalam penyediaan pusat layanan purna jual dan sekarang telah memiliki lebih dari 40 Customer Care resmi (BlackBerry Authorized Customer Care Center).
"Namun demikian, Kementerian Kominfo tetap akan memantau kebenaran dan validitas serta efektifitas 40 pusat layanan purna jual tersebut," katanya.
Selain itu, RIM juga berjanji akan membahas kemajuan terkait fasilitasi akses Lawful Interception (penyadapan) bagi penegak hukum Indonesia, yang selanjutnya akan dibahas secara tertutup antara Kementerian Kominfo dan RIM.
Perusahaan itu pun telah berkomitmen untuk melakukan pemblokiran akses konten internet negatif, dan untuk itu tim teknis Kementerian Kominfo, perwakilan 6 penyelenggara telekomunikasi yang menyediakan layanan BlackBerry dan perwakilan RIM langsung secara intensif membahas persiapan filtering atau pemblokirannya.
Gatot kembali menegaskan bahwa dalam konteks itu pihaknya tetap pada posisi, pelaksanaan teknis filtering atau pemblokiran konten internet negatif tersebut harus dilakukan paling lambat 21 Januari 2011.
RIM juga melaporkan bahwa pabrikan gadget itu akan membangun sebuah Regional Network Aggregator di lokasi yang belum disebutkan dimana pembangunan tersebut akan mengurangi biaya secara signifikan untuk carrier partner (para penyelenggara telekomunikasi) di Indonesia dan meningkatkan kinerja untuk para pengguna BlackBerry. Carrier partner Indonesia hanya perlu untuk menunjang trafik pengiriman data ke regional node.
"Dalam pertemuan hari ini secara umum RIM telah menyampaikan progress report mengenai 4 komitmennya dimana untuk masalah filtering konten pornografi, pihak RIM menyatakan sudah memenuhi ketentuan yang berlaku," kata Gatot.
Sedangkan mengenai komitmen kerja-sama dengan pihak aparat penegak hukum dalam upaya penyadapan (lawful interception), pihak RIM menyatakan telah koordinasi intensif dengan KPK.
Pihaknya juga akan menagih janji RIM mengenai koordinasinya dengan aparat penegak hukum lain seperti Kepolisian dan Kejaksaan, karena masih belum ada kejelasan.
"Mengenai komitmen pembangunan 40 layanan purna jual, pihak RIM sudah menyatakan sudah melakukannya dan masih berlangsung proses pembangunannya dan bahkan jumlahnya lebih. Namun demikian, kami masih perlu mengecek lebih lanjut lokasi keberadaannya dan kualitas dari layanan purna jual tersebut, karena kami tidak ingin hal tersebut hanya formalitas saja dengan kualitas yang terbatas," katanya.
Sementara mengenai komitmen pembangunan network aggregator, pihak RIM sudah menyatakan adanya rencana pembangunan yang dilakukan. Namun belum jelas apakah lokasinya di Indonesia atau di negara lain.
Menurut dia, network aggregator tersebut seharusnya dibangun di Indonesia dengan mempertimbangkan potensi pasar Indonesia yang terbesar di kawasan Asia Pasifik.
Sayangnya mengenai masalah rencana pendirian pabrik BlackBerry di Malaysia, masalah tersebut tidak dibahas secara khusus, karena memang bukan termasuk komitmen yang ditagih Kementerian Kominfo dan BRTI.
"Hanya saja, Kementerian Kominfo dan BRTI inginnya pembangunan pabrik BlackBerry seharusnya di Indonesia mengingat potensi pengguna BlackBerry di Indonesia adalah yang terbesar di kawasan Asia Pasifik, dan juga karena Pemerintah Indonesia sangat welcome terhadap kemungkinan investasi seperti itu, sehingga tidak perlu diragukan komitmen Pemerintah Indonesia," katanya.
Gatot menambahkan, pengenaan insentif ataupun disintensif pajak terhadap perangkat telekomunikasi BlackBerry, juga tidak dibahas secara khusus, karena dinilainya ada instansi lain yang lebih berwenang untuk berinteraksi dengan RIM.
"Meskipun perwakilan penyelenggara telekomunikasi tidak diundang dalam pertemuan tersebut, namun demikian sikap para direksi penyelenggara telekomunikasi di Indonesia sangat solid dalam menghadapi RIM. Mereka sudah berkirim surat pada kami pada awal September 2011, yang salah satunya meminta RIM agar membangun server di Indonesia," demikian Gatot S. Dewa Broto.(*)
(T.H016/S006)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
