Seluruh pemangku kepentingan memiliki tanggung jawab sama tetapi peran berbeda
Jakarta (ANTARA) - Pembangunan berkelanjutan saat ini menjadi suatu keharusan bahkan pemerintah Indonesia berpegang kepada acuan internasional untuk mewujudkan "sustainable development goals" (SDGs).
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI menyebut SDGs sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan harus tercapai pada 2030 untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan.
Di dalam TPB sendiri terdapat 17 tujuan dan 169 target yang harus bisa dicapai pada 2030.
Ibaratnya sekalipun pemerintah mempercepat pembangunan jangan sampai masyarakat yang ketinggalan bahkan membuat lingkungan menjadi rusak.
Semua harus bisa berjalan beriringan yakni pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan.
Tegasnya, dalam perjalanan waktu itu, jangan sampai ada yang justru menjadi korban atau malah "dikorbankan".
Untuk mewujudkan TPB, pemerintah tentunya tidak bisa berjalan sendirian. Pengalaman bahkan menunjukkan swasta (sektor usaha) dan masyarakat memiliki peranan yang sangat penting.
Belum lama ini pimpinan usaha dan perwakilan organisasi kemasyarakatan melakukan pertemuan di Jakarta membahas apa yang dinamakan Pedoman Kampala (Kampala Principles) yang masih berkaitan erat dengan pencapaian TPB.
Baca juga: Sri Mulyani dorong fokus APBN capai tujuan pembangunan berkelanjutan
Kampala Principles disahkan melalui komite pengarah Global Partnership for Effective Development Cooperation (GPEDC) di Kampala, Uganda, pada Maret 2019.
Kampala Principles sejauh ini dipakai sebagai pedoman bagi kalangan bisnis dan masyarakat sipil untuk mencapai TPB secara efektif.
Kampala Principles lahir melalui serangkaian konsultasi yang dipimpin oleh kelompok kerja lintas sektor berisi unsur pemerintah, pebisnis, lembaga masyarakat sipil, dan aktor-aktor lainnya, serta mempertimbangkan nasihat dari "Business Leaders Caucus".
Dukungan
Dalam pertemuan di Jakarta, aktor-aktor utama di sektor pembangunan Indonesia menyuarakan dukungannya untuk mengimplementasikan Kampala Principles dalam meningkatkan efektivitas keterlibatan sektor swasta dalam kerja sama pembangunan.
Pertemuan yang diselenggarakan hasil kerja sama "Business Call to Action" UNDP, GPEDC, Pemerintah Jerman, dan UNDP Indonesia melibatkan perwakilan pemerintah, agen pembangunan, lembaga masyarakat sipil, serikat buruh dan sektor swasta baik di dalam maupun luar negeri.
Kepala Perwakilan UNDP Indonesia, Norimasa Shimomura mengatakan sektor swasta memegang peran penting dalam mencapai SDGs.
Bahkan dalam pertemuan itu, Norimasa menyebut SDGs tidak mungkin bisa tercapai tanpa adanya kontribusi aktif dari sektor swasta. Begitu sebaliknya, sektor swasta tidak dapat meneruskan praktik bisnisnya tanpa SDGs.
SDGs, tegasnya, bahkan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung bisnis berkelanjutan.
Baca juga: Jakpro kembangkan properti berkelanjutan agar Jakarta nyaman dihuni
Lebih jauh Wakil Direktur Jenderal Kementerian Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan Jerman Uta Bölhoff menyosialisasikan kembali Kampala Principles itu.
Di dalamnya terdapat lima prinsip utama untuk meningkatkan dan menciptakan kerja sama pembangunan dengan melibatkan swasta secara efektif.
Prinsip ke-1, kepemilikan negara yang inklusif yakni memperkuat koordinasi, penyelarasan, dan pengembangan kapasitas di tingkat negara;
Prinsip ke-2, hasil dan dampak sesuai target yakni capaian pembangunan berkelanjutan melalui skema yang menguntungkan semua pihak;
Prinsip ke-3 kerja sama yang inklusif yakni membangun kepercayaan melalui dialog dan konsultasi yang inklusif;
Prinsip ke-4 transparansi dan akuntabilitas yakni mengukur dan menyebarluaskan hasil pembangunan berkelanjutan sehingga bisa menjadi bahan pembelajaran;
Prinsip ke-5 tidak ada seorangpun yang tertinggal yakni mengidentifikasi, menanggung bersama dan memitigasi risiko bagi seluruh pihak.
Peran
Koordinator Kerja Sama Pembangunan Global Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Priyanto Rohmatullah mengatakan pemerintah mengakui peran penting sektor swasta dalam pembangunan.
Baca juga: Menhub: Indonesia dukung tujuan pembangunan berkelanjutan 2030
Bahkan, lanjut Priyanto, pemerintah Indonesia telah memasukkan poin-poin keterlibatan swasta dalam kerja sama pembangunan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Sejalan dengan hal ini, Bappenas merilis penelitian pada 2020 mengenai peran aktor non negara, termasuk sektor swasta, dalam kerja sama pembangunan.
Menurut Rohmatullah, penelitian ini dapat membantu Bappenas dalam merumuskan kebijakan untuk meningkatkan keterlibatan sektor swasta dalam kerja sama pembangunan.
Presiden dan CEO Trade Facilitation Office Kanada Steve Tipman mengatakan Kanada telah menerapkan Kampala Principles ketika bekerja sama dengan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia.
Menurut Tipman, pentingnya untuk mendukung peran swasta dalam pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal bentuknya bisa berupa transfer ilmu pengetahuan serta membantu mencari solusi bagi wilayah-wilayah yang masih rentan.
Presiden Indonesia Global Compact Network (IGCN) Yaya. W. Junardy mengatakan pentingnya untuk mendorong sektor usaha agar dapat mengembangkan bisnis dan berdaya untuk lingkungan sekaligus.
Artinya, pada saat yang bersamaan memberdayakan komunitas untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi di sektor pendidikan, kemiskinan, dan isu lainnya dalam pembangunan berkelanjutan.
Yaya menyebut dengan penerapan Kampala Principles saat ini untuk mencapai SDGs tidak lagi sekedar 3P (People, Planet, Prosperity), namun berkembang menjadi 5P (People, Planet, Prosperity, Peace dan Partnership).
Baca juga: Pemerintah prioritaskan aspek keberlanjutan dalam pemulihan ekonomi
Ketua Komite Sosial Ekonomi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Maria Dian Nurani menekankan pentingnya mengikutsertakan beragam pemangku kepentingan dalam mengatasi tantangan SDGs di Indonesia.
Maria mengatakan melalui Kampala Principles seluruh pemangku kepentingan dapat berkontribusi baik dalam keuangan, kompetensi, maupun ilmu.
Seluruh pemangku kepentingan memiliki kepentingan, motivasi, kompetensi, dan sumber daya yang berbeda, tetapi semua mampu mengatasi permasalahan yang sama.
Seluruh pemangku kepentingan memiliki tanggung jawab sama tetapi peran berbeda.
Sedangkan, Saber Chowdhury, anggota Business Leader Caucus, memaparkan studi kasus Kampala Principles di Dhaka, Bangladesh, yang berfokus kepada inovasi pelaksanaan tes COVID-19 kepada masyarakat berpendapatan rendah.
Pemeriksaan tes COVID-19 dilakukan dengan harga terjangkau bagi masyarakat sasaran.
Hal itu dapat terealisasi sebagai hasil kolaborasi melibatkan unsur pemerintah, rumah sakit dan masyarakat.
Studi kasus di Bangladesh memperlihatkan bukti pentingnya melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan.
Baca juga: BKSAP DPR RI: Pembangunan harus sejalan dengan kerangka SDGs
Di belakang keberhasilan program pembangunan di negara tersebut, Kampala Principles sejauh ini memegang peranan penting.
Soal keberhasilan capaian SDGs, Indonesia juga tidak kalah dengan negara-negara lain terutama di bidang transportasi.
Bahkan hadirnya transportasi massal, telah memberi kontribusi besar terhadap lingkungan dengan berkurangnya penggunaan kendaraan pribadi.
Bahkan dalam ajang Konferensi Daring Transportasi Berkelanjutan Global ke-2 yang diselenggarakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) beberapa waktu lalu disebutkan soal keberhasilan transportasi massal di Indonesia.
Sektor transportasi dinilai memiliki peran penting untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, khususnya dalam penyediaan akses transportasi bagi masyarakat dan berperan dalam mengurangi emisi gas rumah kaca.
Dalam ajang internasional tersebut diperlihatkan keberhasilan Indonesia dalam pembangunan MRT, LRT, kereta cepat, termasuk perkembangan pelabuhan baru.
Bahkan pembangunan transportasi massal tersebut berhasil membuat pengguna kendaraan pribadi beralih dalam menjalankan aktivitasnya bahkan menumbuhkan ekonomi baru pada jalur-jalur yang dilewati.
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2022
