... Selama ini intelejen digunakan untuk keamanan pejabat, padahal harusnya untuk keamanan negara...Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi I DPR, Effendi Choirie, punya ide untuk mencegah pemanfaatan keliru fungsi intelijen oleh penguasa. Caranya: Kepala Badan Intelijen Negara harus dipilih oleh DPR.
"Saya usulkan BIN harus kita angkat lebih tinggi. Misalnya, kepala BIN dipilih dan mendapat persetujuan dari DPR, bukan seperti sekarang yang hanya dipilih dan diberhentikan seenaknya oleh presiden," kata Choirie, dalam diskusi soal RUU Intelejen di Senayan, Jakarta, Kamis.
Lebih lanjut gus Choi menjelaskan tugas BIN adalah untuk mengendus berbagai ancaman terhadap negara. Karena itu tambahnya posisi BIN harus menjadi alat negara bukan sebagai alat pejabat atau penguasa.
"Intelejen ini bukan untuk keselamatan pejabat atau penguasa tetapi untuk keselamatan negara. Selama ini intelejen digunakan untuk keamanan pejabat, padahal harusnya untuk keamanan negara," kata Gus Choi.
Menurut Gus Choi selama ini tugas BIN hanya mengurusi dan mengendus hal-hal yang sebenarnya bukan substansial. Seharusnya BIN bisa mengendus ancaman ekeonomi, kerawanan pangan, sumber daya alam dan sebagainya.
"BIN atau intelejen harusnya bisa mengendus ancaman-ancaman tersebut," kata Gus Choi.
Sementara pengamat intelejen Wawan Purwanto menegaskan bahwa setiap negera memerlukan intejelen. namun tambahnya untuk negara yang menjunjung tinggi hukum maka fungsi intelejn harus diatur.
"Sebenarnya negara ini mau kuat atau tidak yang bikin kita juga. Mau hancur juga kita yang bikin, termasuk kalau kita sepakat tak usah ada badan intejelen. Yaa tidak apa-apa, tetapi nanti remuk bareng-bareng, jangan disalahkan," kata Wawan. (ANT)
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2011
