Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden Boediono menjamin Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri aman sampai 2014, mengingat keberadaannya dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah.

"Pemerintah melalui Kabinet Indonesia Bersatu II akan mengamankan bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri atau PNPM mandiri akan diteruskan dari segi anggaran dan instrumen pendukung," kata Wapres saat menyampaikan pidato dalam pembukaan Gelar Karya Pemberdayaan MDGs di Jakarta, Kamis.

Hadir dalam acara itu Menko Kesra Agung Laksono, Menteri Perikanan dan Kelautan Fadel Muhamad serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan.

Pameran Gelar Karya MDGs dilakukan di Balai Sidang Jakarta berlangsung 15-18 September 2011.

Menurut Wapres, dari hasil kunjungan di sejumlah daerah program tersebut umumnya memberikan hasi positif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Dari hasil kunjungan saya di beberapa daerah, baik dari laporan langsung dari masyarakat maupun Pemda ternyata PNPM Mandiri memberikan hasil baik," katanya.

Sekalipun memang diakui masih ada penyimpangan, kata Wapres, tapi bukan berarti program itu tidak dilanjutkan tapi penyimpa ngan yang harus dibenahi.

Dikatakan Wapres, program ini memang teruji baik karena memang ada sistem yang sudah teruji baik dan mapan.

Sebagian besar mayoritas program itu berhasil tanpa ada celah, sehingga membuat pemerintah komitmen untuk melanjutkan.

"Meskipun ada penyimpangan mari kita hilangkan penyimpangan itu. Jangan ada nilai setitik rusak susu sebelanga dengan segera," katanya.

Alangkah baiknya program ini juga dijadikan modalitas dari Tanggung jawab perusahaan pada masyarakat (CSR) pimpinan perusahaan swasta dan BUMN.

Diingatkan Wapres, PNPM Mandiri sudah teruji dengan baik sehingga dari pada "ngarang-ngarang" program sejenis baru yang belum tentu teruji keberhasilannya, lebih baik program yang ada ini dikuatkan.

Bodiono juga sampaikan pesan agar Pemda kalau ada CSR tidak perlu semuanya harus masuk APBD.

"Asal sasarannya sudah tepat dan sepakat sebenarnya dana CSR tidak harus masuk APBD. Nanti kalau begitu dananya bisa hilang di jalan," kata Wapres.
(*)

 





Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2011