Palembang (ANTARA News) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang, Jawa Tengah, berkunjung ke Pemerintah Kota Palembang di Sumatera Selatan untuk belajar tentang kebijakan moratoriun pegawai negeri sipil.
Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Junaidi, di Palembang, Rabu, mengatakan moratorium penerimaan PNS di Semarang dinilai mendesak dijalankan, mengingat saat ini APBD kota setempat telah mencapai Rp2 miliar yang sebesar 59 persen tersedot untuk gaji pegawai.
"Idealnya tidak ada lagi penerimaan PNS di lingkungan Pemkot Semarang, tetapi Pemkot masih berencana menambah 2.500 pegawai baru," kata dia.
Menurut Junaidi, kunjungan ke Palembang ini untuk meninjau langsung keberhasilan pemkot setempat menghentikan sementara penerimaan PNS di daerah ini.
Kebijakan moratorium PNS yang dilaksanakan Pemkot Palembang telah berjalan efektif, ujar dia.
Ia menyatakan, penambahan pegawai tentu akan berdampak pada pengeluaran biaya yang lebih besar.
Padahal alokasi dana untuk gaji pegawai akan menjadi beban bagi APBD, kata dia lagi.
Staf Ahli Bidang Pemerintahan Wali Kota Palembang, Husni Thamrin Hamzah mengatakan, kebijakan moratorium PNS di Palembang telah dilaksanakan sejak tahun 2010, dan saat ini sebanyak 16 ribu pegawai yang ada dinilai telah bekerja secara efektif.
Pembatasan penerimaan PNS tersebut, dinilai mampu mendorong kinerja pegawai lebih berkualitas, mengingat tidak ada penumpukan pegawai, ujar dia.
Dia menambahkan, khusus untuk tenaga honorer dalam waktu dekat juga akan dilakukan pengalihan status dengan melibatkan pihak ketiga.
Sistem perjanjian kerja juga akan diubah menjadi kontrak dengan perusahaan pengerah tenaga kerja, kata dia pula. (ANT-037/Y006/K004)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011
