Padang (ANTARA News) - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI menolak rencana pemerintah untuk menaikan tarif dasar listrik (TDL), karena dinilai belum pantas dan akan berakibat memberatkan kehidupan rakyat. Anggota Fraksi PKS DPR RI, Irwan Prayitno di Padang, Rabu, mengatakan, fraksinya akan tetap menolak kenaikan TDL sebelum dilakukan audit terhadap PLN terkait harga TDL yang diusulkan dan item-item yang menjadi beban sehingga biaya pemakaian per kwh harus dinaikkan. Menurut dia, saat ini masih banyak inefesiensi yang dilakukan oleh perusahaan penghasil energi listrik itu, seperti banyaknya aset-aset PLN yang belum digunakan secara optimal. Ia memberikan contoh, jumlah pembangkit tenaga listrik yang sangat banyak tersebar di seluruh Indonesia, ternyata belum mampu menghasilkan daya listrik yang maksimal walaupun biaya operasional yang besar. Di samping itu, tidak efesiennya pemakaian bahan bakar minyak, yang berakibat adanya kehilangan daya yang cukup besar dan tidak sebanding dengan biaya harus dikeluarkan. Hal itulah yang membuat fraksinya tetap bersikeras menolak rencana kenaikan TDL sebelum dilakukan evaluasi secara detail terkait biaya produksi yang dinilainya tidak efisien itu. Ditambahkannya rencana penetapan tarif senilai 11 sen dolar/kwh itu cukup besar bagi rakyat Indonesia, bahkan tarif itu jauh lebih tinggi dibandinkan tarif yang diberlakukan oleh negara tetangga lainnya seperti Malaysia dan Singapura yang hanya 7 sen dolar/kwh. Kenyataan itu, menurut dia, masih menggambarkan terjadinya inefesiensi di tubuh BUMN yang hampir selalu merugi setiap tahunnya itu. Terkait upaya penolakan kenaikan TDL itu, menurut dia, salah satu upaya yang dilakukan partainya adalah melobi partai lain melalui ketua fraksinya bahkan memberikan masukan sampai pada wakil presiden. "Bagaimapun kita hanya bisa melakukan upaya-upaya itu, karena keputusan tetap tergantung pemerintah, namun kalaupun dinaikkan persentasenya harus diturunkan," katanya.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2006
