Adalah Menteri Agama Suryadharma Ali yang mengumumkan kabar menggembirakan ini. Kuota haji Indonesia ditambah 10.000 sehingga jumlah calon haji Indonesia yang diberangkatkan ke tanah suci musim haji ini (1432 H) adalah 221.000 orang.
Setiba dari Arab Saudi untuk mengecek persiapan haji 1432H/2011, Suryadharma menjelaskan bahwa 7.000 orang dari total kuota tambahan ini akan dialokasikan untuk haji reguler sehingga jumlah haji reguler menjadi 201.000 orang.
"Sisanya, sebanyak 3.000 orang itu akan diperuntukkan untuk jemaah haji khusus," kata Suryadharma di Ruang VIP, Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Minggu.
Dengan demikian, total calon haji khusus tahun ini adalah 20.000 orang.
Sebelumnya, kuota haji Indonesia adalah 211.000 dengan rincian haji reguler 194.000 orang dan haji khusus 17.000 orang.
Untuk sisa kursi jemaah sebanyak 2.585 buah karena tak melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) sampai batas waktunya, pemerintah akan mengembalikan lagi ke daerah.
Kuota tambahan ini akan diprioritaskan kepada daerah yang waiting list-nya tinggi, dan calon haji usia lanjut.
Selain tambahan kuota, kabar gembira lain adalah ditingkatkannya kualitas pemondokan haji Indonesia di Mekkah yang tahun ini jaraknya ke Masjidil Haram lebih dekat dibandingkan tahun lalu.
"Saya baru melaksanakan umroh puasa kemarin. Saya lakukan on the spot. Pondokan haji, mayoritas lebih dekat ke Masjidil Haram," kata Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (PP IPHI) H. Kurdi Mustofa kepada ANTARA.
IPHI, katanya, mengapresiasi apa yang sudah disiapkan penyelenggara haji tahun ini.
Sementara total rumah yang sudah disiapkan adalah 319 gedung dengan total kapasitas 202.016 orang. Rinciannya, 93 persen di bawah jarak 2 km dari Masjil Haram, dan 7 persen berjarak antara 2,01 km sampai 2,5 km.
Qurah pemondokan dan maktab sendiri akan dilaksanakan pada 14 September 2011.
Tahun ini juga, pemondokan jemaah haji di Madinah seluruhnya berada di wilayah Markaziah, sekitar 500 meter dari Masjid Nabawi.
Untuk transit jamaah haji yang pulang melalui Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, telah disiapkan akomodasi berupa sebelas hotel berkapasitas total 140.000 orang.
Tugas nasional
Dilihat dari kesiapan penyelenggaraan haji tahun ini, banyak calon haji yang optimismis bahwa berhaji sekarang akan jauh lebih baik dari sebelumnya.
"Saya yakin, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat sudah melakukan persiapan lebih baik lagi," kata seorang calon haji di salah satu bank, saat melunasi BPIH di Jakarta.
Tapi ada satu hal yang kerap menjadi perhatian khusus, yaitu soal jauhnya jarak Balai Kesehatan Haji Indonesia (BPHI) dengan pondokan jemaah haji. Ini bakal menimbulkan persoalan, diantaranya soal koordinasi dengan petugas kesehatan dan Dakker Mekkah.
"Koordinasi tatkala memasuki puncak ritual haji harus ditingkatkan," kata Kurdi Mustofa.
Memang, bersamaan masuknya puncak haji, biasanya akan diikuti kesibukan petugas di lapangan. Untuk itu, sebut Kurdi, sejak jauh-jauh hari, sistem yang dapat mengintegrasikan satuan kerja secara efisien perlu disiapkan dan dibangun.
Menurut Kurdi, tim kesehatan di Arab Saudi harus mendekatkan diri kepada jamaah haji, apalagi banyaknya anggota jamaah haji yang wafat di pemondokan adalah bukti kian sulitnya pasien bergerak ke BPHI.
Dalam soa lain, Menteri Agama Suryadharma Ali mengingatkan calon haji Indonesia untuk bersiap diri, menjaga kesehatan, meningkatkan stamina dan ketahanan fisik.
"Bagi jamaah yang mempunyai penyakit kronis agar melakukan cek kesehatan kepada dokter setempat di tanah air dan selalu berkonsultasi kepada petugas kesehatan, baik yang disediakan di lloter maupun petugas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah di Arab Saudi," katanya.
Suryadharma juga meminta calon haji untuk selalu mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah.
"Jemaah haji diminta memperhatikan keamanan diri dan barang pribadi, termasuk uang, baik selama di perjalanan maupun selama tinggal di pemondokan."
Di atas itu semua, semua pemangku kepentingan, termasuk biro perjalanan, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH), perbankan dan Kementerian Agama perlu membulatkan tekad bahwa penyelenggaraan haji adalah tugas nasional sehingga ada kewajiban nasional untuk menyukseskannya, termasuk dari institusi-institusi seperti imigrasi dan Kementerian Luar Negeri.
Dan juga, KBIH dan biro perjalanan perlu diingatkan untuk menaati seluruh peraturan yang ditetapkan pemerintah.
Tak boleh lagi ada KBIH nakal yang memaksakan calon haji berangkat hanya bermodalkan visa pemerintah Arab Saudi.(*)
E001
Pewarta: Edy Supriatna Sjafei
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2011
